Jepretnews.com – Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang kembali menjadi sorotan publik.
Saat masyarakat belum melupakan kasus dugaan korupsi berjamaah yang sempat mengguncang lingkungan legislatif, kini muncul lagi temuan baru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nilai yang cukup fantastis.
Dalam audit tahun anggaran 2025 yang dilakukan pada 2026, DPRD Kepahiang tercatat memiliki temuan mencapai kurang lebih Rp1,1 miliar.
Nilai tersebut langsung memantik perhatian masyarakat dan memunculkan kembali pertanyaan mengenai pengawasan internal serta tata kelola anggaran di lingkungan legislatif Kabupaten Kepahiang.
Temuan itu pun menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, kasus lama yang sempat menyeret sejumlah nama ke proses hukum masih membekas di ingatan publik.
Nama DPRD Kepahiang sebelumnya sempat menjadi perhatian luas setelah kasus dugaan korupsi periode 2021–2023 terbongkar ke publik. Kasus tersebut bahkan menyeret 10 orang ke pusaran hukum dan menjadi salah satu catatan kelam dalam perjalanan politik daerah.
Setelah kasus itu mencuat, masyarakat berharap adanya pembenahan serius di internal lembaga legislatif. Namun, munculnya temuan baru dari BPK membuat publik kembali mempertanyakan efektivitas pengawasan dan pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Kepahiang.
Situasi tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah sistem pengawasan internal sudah berjalan maksimal atau justru masih menyisakan banyak celah.
Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang, Dedi Candira, membenarkan adanya temuan BPK tersebut. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Iya ada temuan BPK, namun saat ini LHP belum kita terima, sesuai jadwal LHP akan diberikan pada 25 Mei,” sampai Dedi Candira, Jumat (22/5/2026).
Tak hanya itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa beberapa pihak terkait bahkan sudah mulai melakukan pengembalian kerugian negara berdasarkan konsep temuan yang diterima.
“Dari konsep temuan BPK, beberapa orang sudah melakukan pembayaran,” katanya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat perhatian publik terhadap hasil audit yang kini ramai diperbincangkan di Kabupaten Kepahiang.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai item maupun sektor apa saja yang menjadi temuan BPK di lingkungan DPRD Kepahiang.
Kondisi itu membuat masyarakat mulai mendesak adanya keterbukaan informasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Selain itu, masyarakat juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan dan sistem pengawasan internal di lingkungan legislatif Kabupaten Kepahiang.
Jika persoalan serupa terus bermunculan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dikhawatirkan akan semakin menurun.
Terlebih, masyarakat kini semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah dan menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.