Jepretnews.com – Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin ketat, Pemerintah Kabupaten Kepahiang kembali mencatatkan prestasi penting.
Kabupaten yang dipimpin Bupati H. Zurdi Nata, S.IP. itu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu.
Namun, capaian bergengsi tersebut ternyata tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, sejumlah rekomendasi yang masih diberikan BPK RI justru menjadi perhatian serius untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah pada masa mendatang.
Dokumen hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, kepada Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro, S.E., M.Si.
Keberhasilan mempertahankan Opini WTP kembali mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., menyebut capaian tersebut lahir dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan maupun pelaporan keuangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kepahiang kembali memperoleh Opini WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati. Dilansir dari Diskominfo.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi hasil kolaborasi seluruh OPD yang selama ini terus meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari lembaga pemeriksa keuangan negara, Bupati Zurdi Nata mengakui masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan Opini WTP sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, seluruh jajaran pemerintah daerah harus menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.
“Saya mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja maksimal sehingga Kabupaten Kepahiang dapat kembali meraih Opini WTP. Ke depan, rekomendasi yang disampaikan BPK harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP harus berkembang menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pelayanan pemerintahan.
“Harapannya, prestasi ini tidak hanya sampai di sini, tetapi menjadi budaya kerja sebagaimana visi mewujudkan Kepahiang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro menyambut positif keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan Opini WTP Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Gregory mengingatkan agar seluruh pihak tidak hanya fokus mempertahankan WTP, tetapi juga berupaya mengurangi berbagai catatan yang masih menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan.
“Harapan kita ke depan tidak hanya mempertahankan Opini WTP, tetapi juga meminimalkan berbagai catatan yang masih menjadi perhatian. Ke depan harus lebih baik lagi,” ujar Gregory.
Dengan kembali diraihnya Opini WTP dari BPK RI, Kabupaten Kepahiang semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Tantangan berikutnya kini bukan sekadar mempertahankan prestasi, melainkan memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti demi mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan dipercaya masyarakat.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.