Jepretnews.com – Peringatan keras soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu pesan utama Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP dalam apel gabungan perdana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Di hadapan jajaran aparatur sipil negara (ASN), Senin (21/9/2026), Bupati secara terbuka menegaskan komitmennya untuk mencegah dan memberantas praktik KKN di lingkungan pemerintahan yang ia pimpin.
Tidak sekadar menyampaikan pesan normatif, Zurdi Nata juga menyoroti penggunaan jabatan serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta seluruh aparatur memastikan kewenangan dan anggaran pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam amanatnya di Halaman Kantor Bupati Kepahiang, Zurdi Nata menyebut korupsi sebagai persoalan serius yang telah menjadi bencana luar biasa di Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan para pejabat agar tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mencari kekayaan. Menurutnya, pejabat pemerintahan harus mengutamakan pengabdian dan dedikasi kepada masyarakat.
“Apalagi korupsi ini sudah menjadi bencana luar biasa di Indonesia. Korupsi di Indonesia ini sudah menjadi bencana yang luar biasa. Kenapa? Nawaitu, niat mau jadi pejabat mau cari kekayaan, bukannya ingin mengabdi berdedikasi tapi mencari kekayaan,” tegas Bupati Zurdi Nata.
Pesan tersebut ia sampaikan sebagai pengingat kepada seluruh ASN bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar. Oleh sebab itu, setiap aparatur perlu menjaga integritas ketika menjalankan kewenangan.
Selanjutnya, Bupati Kepahiang berbicara mengenai alasan dirinya masuk ke pemerintahan. Zurdi Nata mengatakan bahwa dirinya ingin mengabdi dan berdedikasi kepada masyarakat Kepahiang.
Ia juga meminta para pemangku kebijakan menerapkan prinsip yang sama, termasuk kepala dinas dan seluruh aparatur pemerintahan.
“Saya masuk dalam pemerintahan saya ingin mengabdi, ingin berdedikasi dan saya akan berdiri di depan memberantas yang namanya korupsi kolusi nepotisme di dalam pemerintahan yang saya pimpin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan arah pesan Bupati kepada jajaran pemerintah daerah. Ia ingin menempatkan integritas sebagai salah satu fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Lebih lanjut, Zurdi Nata memberikan peringatan kepada pejabat maupun oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan hingga merugikan masyarakat. Ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, termasuk melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan rakyat, akan saya tindak secara tegas baik maupun secara hukum,” ujar bupati.
Dengan demikian, Bupati meminta seluruh aparatur memahami batas kewenangan sekaligus konsekuensi ketika seseorang terbukti menggunakan jabatan secara tidak semestinya.
Selain persoalan KKN, Bupati juga menyoroti penggunaan APBD. Ia menegaskan bahwa anggaran pemerintah harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
Bahkan, Zurdi Nata meminta setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program dan pelayanan publik.
“Saya mau satu rupiah uang APBD betul-betul untuk masyarakat. Bukan untuk golongan apalagi pribadi,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi perhatian penting karena APBD merupakan instrumen pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, Bupati meminta seluruh jajaran menjaga pengelolaan anggaran agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan ketentuan yang berlaku.
Menjelang akhir arahannya, Zurdi Nata kembali menekankan pentingnya integritas. Ia meminta seluruh ASN tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menjaga kejujuran dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Lagi-lagi saya minta tanamkan nilai integritas,” tutup Bupati.
Pesan tersebut menjadi penutup apel gabungan perdana Pemkab Kepahiang. Bagi jajaran ASN, pernyataan Bupati menjadi penegasan mengenai pentingnya menjaga integritas, menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, serta memastikan APBD memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, perhatian kini tertuju pada bagaimana pesan pemberantasan KKN, penggunaan anggaran untuk kepentingan publik, dan penguatan integritas itu diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.