Jepretnews.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menempelkan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah-rumah warga memicu diskusi hangat di ruang publik.
Meski sempat mengundang kontroversi, langkah berani ini justru mendapatkan sambutan luar biasa dari pemerintah pusat. Kamis 25 Desember 2025.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan tersebut saat menerima kunjungan kerja jajaran Pemkab Kepahiang di kantor Kemensos RI.
Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, mengonfirmasi kabar baik tersebut secara langsung melalui sambungan telepon WhatsApp.
Ia menjelaskan bahwa Menteri Sosial sangat mendukung keberanian pemerintah daerah dalam melakukan transparansi data kemiskinan.
“Pak Menteri sosial sangat apresiasi dengan pemasangan stiker di Kepahiang,” Terang Bupati Zurdi Nata.
Penggunaan stiker tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah menjangkau tangan yang tepat dan tidak salah sasaran.
Selain sebagai bentuk keterbukaan informasi, Bupati Nata menegaskan bahwa kebijakan ini memotivasi warga yang sudah mampu secara ekonomi untuk melakukan graduasi mandiri.
Dengan mundurnya keluarga yang sudah sejahtera dari daftar penerima, pemerintah dapat mengalihkan jatah bantuan tersebut kepada warga lain yang jauh lebih membutuhkan dan selama ini belum tersentuh bantuan.
Tak hanya membahas stiker, momen audiensi tersebut menjadi kesempatan emas bagi Bupati Zurdi Nata untuk memperjuangkan nasib warganya di level nasional.
“Kita mengusulkan program strategis, di antaranya adalah perluasan cakupan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST),” Kata Bupati Kepahiang.
Program BPJS PBI merupakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, di mana pemerintah menanggung penuh seluruh iuran bulanan mereka.
Dengan program ini, warga tidak perlu lagi memikirkan biaya pengobatan dan tetap bisa menikmati fasilitas kesehatan.
Sementara itu, program RST menyasar keluarga rentan yang hingga kini masih mendiami rumah tidak layak huni agar bisa memiliki hunian yang lebih layak.
Bupati Nata memaparkan bahwa Kementerian Sosial telah merealisasikan anggaran bantuan sosial yang sangat fantastis untuk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025.
Total dana sebesar Rp45 miliar kini sudah mengalir langsung ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Anggaran jumbo tersebut mencakup penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, Bupati berharap bantuan ini mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat di Bumi Sehasen secara signifikan.
Jangan sampai ketinggalan! Segera ikuti grup Facebook Jepretnews untuk informasi terkini dan kisah-kisah inspiratif lainnya!
https://www.facebook.com/share/17dUVsotwV/