Bengkulu, Jepretnews.com – Kasus korupsi yang melibatkan dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu kembali mencuat. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah memeriksa enam orang saksi dan menetapkan tiga tersangka.
Dilansir dari kompas.com Menurut Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, pemeriksaan akan dilakukan terhadap semua kepala daerah yang terkait dengan kasus tersebut.
“Kita periksa. Intinya, semua kepala daerah yang pernah menjabat yang berkaitan akan kami panggil dan dilakukan pemeriksaan secara bergantian,” ujarnya. Selasa (10/6/2025).
“Total ada empat orang yang diperiksa hari ini, termasuk dari pihak bank yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Bengkulu,” tambahnya.
Dalam kasus ini, Kejati Bengkulu telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, Direktur Utama PT Tigadi Lestari Kurniadi Benggawan, dan Direktur Utama PT Dwisaha Selaras Abadi Wahyu Laksono. Sebagai bagian dari penyelidikan, kejaksaan juga menyita pusat perbelanjaan Mega Mall di Kota Bengkulu.
Penyitaan tersebut dilakukan terkait dugaan kebocoran PAD Kota Bengkulu atas berdirinya Pasar Tradisional Modern (PTM) Mega Mall di atas tanah milik Pemkot Bengkulu sejak 2004. Kasus ini bermula dari perubahan status lahan Mega Mall yang diduga mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
“Total ada empat orang yang diperiksa hari ini, termasuk dari pihak bank yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Bengkulu,” tambahnya
Pengelola Mega Mall diduga tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas daerah, yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang besar. Sementara itu, pihak perbankan diduga terlibat dalam proses pengalihan dana PAD.
Kasus korupsi ini telah menimbulkan reaksi dari masyarakat dan pemerintah daerah. Warga Bengkulu menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Pemkot Bengkulu telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari kasus ini. Pemerintah daerah berjanji untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kasus korupsi di Bengkulu ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini!