Kepahiang, Jepretnews.com – Sebuah skandal korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang kini menunjukkan fakta yang jauh lebih mengejutkan daripada dugaan awal. Audit ulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan nilai kerugian negara yang membengkak drastis, membuat banyak orang geleng-geleng kepala.
Sebelumnya, publik ramai membicarakan temuan korupsi di lembaga legislatif tersebut dengan angka perkiraan Rp11,4 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit terbaru yang dirilis pada hari ini, nilai kerugian yang sebenarnya terungkap lebih dari tiga kali lipat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, Asvera Primadona, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Febrianto Ali Akbar, S.H., M.H., dan didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Nanda Hardika, S.H., M.H., menggelar konferensi pers pada Kamis, 4 September 2025, pukul 16.45 WIB.
“Berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, total kerugian negara mencapai Rp37 miliar,” kata Febrianto Ali Akbar. “Ini menunjukkan tingkat korupsi yang masif dan terorganisir di tubuh perwakilan rakyat.
Febrianto juga merinci upaya pengembalian kerugian yang sudah berjalan. “Pengembalian sebesar Rp8,9 miliar telah dilakukan, ditambah dengan uang titipan sebesar Rp4.852.767.051,” tambahnya.
Meskipun sebagian dana telah dikembalikan, sisa kerugian yang belum pulih tetap menjadi fokus utama penegak hukum.
Skandal ini semakin memilukan karena menyeret 10 orang tersangka. Ironisnya, para oknum ini diberi amanah untuk mewakili suara rakyat, namun justru mereka menilap uang rakyat dengan jumlah yang fantastis. Perilaku ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik secara besar-besaran.
Kasus korupsi di Sekretariat DPRD Kepahiang ini menjadi bukti nyata bahwa praktik kejahatan kerah putih masih menjamur. Pihak Kejaksaan kini terus berupaya mengungkap semua pihak yang terlibat dan memastikan mereka mendapat hukuman setimpal.
Publik menuntut proses hukum yang transparan dan adil, agar tidak ada lagi oknum yang leluasa menjarah uang negara.