Jepretnews.com – Kasus yang semula berjalan senyap kini berubah menjadi sorotan nasional. Kejaksaan Agung tiba-tiba menarik jajaran Kejaksaan Negeri Karo ke Jakarta. Langkah ini langsung memantik tanda tanya besar di tengah publik.
Tidak sedikit yang bertanya: ada apa sebenarnya di balik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu?
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, memastikan bahwa sejumlah pejabat Kejari Karo kini tengah menjalani proses klarifikasi di tingkat pusat.
“Bahwa terhadap Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para JPU yang menangani kasus tersebut, saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi,” ujar Anang, Minggu (5/4/2026), dilansir dari Kompas.com.
Tidak berhenti di situ, Kejagung juga akan melakukan eksaminasi internal guna menelaah proses penanganan perkara secara menyeluruh.
“Dan nantinya akan dieksaminasi oleh internal Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Langkah ini mempertegas bahwa perkara tersebut kini menjadi perhatian serius di level pusat.
Seiring berkembangnya kasus, Komisi III DPR RI turut memanggil sejumlah pihak dalam rapat di Senayan. Dalam forum itu, sejumlah anggota DPR menyoroti berbagai hal yang dinilai janggal dalam proses perkara.
Salah satu yang disorot adalah adanya narasi yang dianggap sepihak dalam persidangan, yang oleh sebagian anggota DPR disebut sebagai bentuk “propaganda”.
Selain itu, dalam forum tersebut juga mencuat isu terkait dugaan penerimaan fasilitas oleh pejabat tertentu. Namun, isu ini masih sebatas pertanyaan dalam forum resmi dan belum terbukti, sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Sorotan ini kemudian memicu perhatian publik terhadap independensi dan transparansi proses hukum yang berjalan.
Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022.
Amsal Sitepu, melalui CV Promiseland, menawarkan jasa produksi video ke 20 desa di empat kecamatan. Setiap proyek dipatok sekitar Rp30 juta.
Namun, auditor Inspektorat menilai angka tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil dan menghitung biaya seharusnya sekitar Rp24,1 juta per desa. Perbedaan perhitungan ini kemudian memunculkan dugaan kerugian negara hingga sekitar Rp202 juta.
Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Amsal mempertanyakan dasar penghitungan kerugian yang digunakan.
“Ini yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp200 juta ini dari mana,” ujar kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev.
Pertanyaan ini semakin memperkuat perdebatan mengenai metode penilaian dalam kasus tersebut.
Di hadapan Komisi III DPR, Amsal Sitepu menyampaikan langsung keluhannya. Ia menilai bahwa aspek kreativitas dalam pekerjaannya justru dianggap tidak memiliki nilai.
“Itu ada ide, editing, cutting, dubbing, semuanya dianggap nol oleh auditor maupun JPU,” ungkapnya.
Dengan nada emosional, ia menegaskan posisinya sebagai pelaku ekonomi kreatif.
“Saya hanya mencari keadilan, Pak. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak kasus ini terhadap pelaku kreatif lainnya yang bergantung pada penilaian karya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Kejaksaan Agung. Proses klarifikasi dan eksaminasi menjadi titik penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang. Kasus ini tidak lagi sekadar perkara individu. Kasus ini telah menyentuh isu yang lebih luas, mulai dari transparansi penegakan hukum hingga perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif.
Publik pun menunggu: apakah proses ini akan membuka fakta secara terang, atau justru memunculkan tanda tanya baru? Satu hal yang pasti sorotan tidak akan berhenti di sini.
Jepretnews.com akan terus mengabarkan setiap perkembangan terbaru dengan menyajikan fakta dan berimbang.! Dukung keberlanjutan berita dengan! Segera follow grup Facebook, Tiktok Jepretnews Official untuk informasi terkini dan kisah-kisah inspiratif lainnya!
#Jepretnewsdotcom #KasusKaro #KajariKaro #PencariKeadilan #BreakingNews #NewsUpdate