Jepretnews.com – Sebuah unggahan di media sosial mendadak menyulut perhatian publik. Seorang pedagang mengaku mengalami penagihan karcis tanpa bukti resmi, lalu kembali diminta membayar di hari yang sama. Dugaan praktik tidak transparan ini pun langsung memicu reaksi luas dan menjadi perbincangan hangat.
Sri Wahyuni, melalui akun Facebook pribadinya, menyampaikan langsung keresahan yang ia alami saat berjualan. Ia menuturkan bahwa petugas melakukan penagihan pada pagi hari, namun tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Situasi itu kemudian berlanjut pada sore hari ketika ia kembali ditagih dengan alasan belum membayar.
“Mohon kepada pemerintah kabupaten kepayang kasih teguran buat yg nagi karcis. Pagi kami ditagi idak kasi karcis, alasan untuk apo la karcis, jawap nyo. Ternyata pas sore nagi lagi, kecek nyo belum bayar. Kami nak kasih bukti dakdo karcis nyo, jadi dobel dong kalu dakdo karcis maaf apo memang cak itu. Yo, kl aku nilai nyo ini samo kek pungli buat aku sebagai pedagang,” tulis Sri Wahyuni.
Menanggapi unggahan tersebut, redaksi Jepretnews.com langsung melakukan penelusuran untuk menjaga akurasi informasi. Tim redaksi mengajukan pertanyaan penting di kolom komentar, mulai dari waktu kejadian, lokasi, hingga frekuensi kejadian serupa.
Sri Wahyuni pun merespons dengan tegas. Ia menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi di pasar sayuran Pasar Payang dan dialaminya sendiri pada hari yang sama. Ia juga menegaskan bahwa praktik tidak diberikannya karcis bukanlah kejadian tunggal.
“Di pasar sayuran di Pasar Payang la. Hari ini aku yang ngalami sendiri. Tapi yang dak dikasih karcis tu sering dan banyak yang ngalami. Aku viralkan biar mereka tau,” balas Sri. Minggu 19 April 2026 malam.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut diduga terjadi berulang dan melibatkan lebih dari satu pedagang.
Tak lama setelah unggahan itu viral, warganet lain ikut angkat suara. Salah satunya, Meli Julita, yang menyampaikan pengalaman serupa terkait penagihan karcis tanpa bukti.
“Niyan tu yuk, aku be galak ditagi karcis nido di enjuk, makso pulo ilua mno nih,” tulis Meli.
Komentar ini semakin memperkuat dugaan adanya persoalan dalam sistem penarikan retribusi di lapangan. Publik pun mulai mempertanyakan mekanisme yang berjalan dan meminta kejelasan aturan.
Seiring meningkatnya perhatian publik, tuntutan terhadap transparansi pun menguat. Para pedagang berharap setiap penagihan disertai bukti resmi berupa karcis agar tidak menimbulkan keraguan maupun potensi penagihan ulang.
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dinilai penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai ketentuan. Tanpa kejelasan prosedur, potensi kesalahpahaman hingga dugaan praktik yang merugikan pedagang akan terus berulang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai keluhan yang beredar. Namun demikian, sorotan publik terus berkembang.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret untuk memastikan sistem penarikan retribusi berjalan transparan dan adil bagi semua pihak.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang dan berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.