Jepretnews.com – Sebuah proyek rehabilitasi Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Kepahiang yang diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah mendadak berubah menjadi sorotan publik yang makin panas.
Bukan karena hasil fisik pembangunan yang mencolok, melainkan karena satu hal yang justru tidak terlihat sejak awal: papan informasi proyek yang seharusnya wajib dipasang sebagai standar transparansi.
Ketiadaan papan ini langsung memantik tanda tanya besar. Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, proyek tersebut justru berjalan tanpa elemen dasar yang biasanya menjadi “wajah resmi” sebuah kegiatan anggaran negara.
Rehabilitasi gedung ULP PLN Kepahiang memang berlangsung di lapangan. Namun, kondisi di lokasi menunjukkan tidak adanya papan proyek yang memuat informasi dasar seperti nilai anggaran, sumber dana, dan pelaksana pekerjaan.
Situasi ini kemudian memicu kegelisahan publik. Sebab, tanpa papan informasi, masyarakat tidak memiliki akses jelas terhadap struktur proyek yang menggunakan fasilitas pelayanan umum.
Lebih jauh, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa transparansi proyek masih menyisakan ruang gelap yang sulit dijelaskan secara terbuka.
Saat dikonfirmasi redaksi Jepretnews.com pada Rabu (22 April 2026) pukul 13.12 WIB, Manager ULP PLN Kepahiang, Kevin Prayoga, membenarkan adanya pekerjaan rehabilitasi tersebut. Namun ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan berada di bawah kewenangan pusat.
Kevin menyampaikan, “Untuk semua pekerja itu semua berada dibawah wewenang pusat,” ujar Kevin.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan renovasi bangunan tersebut. “Kalau untuk mengusulkan kita tida ada, memang program kantor pusat melihat kondisi sekitar,” terang Kevin.
Ketika ditanya mengenai tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, Kevin menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pengawas pekerjaan.
“Itu nanti sudah kita sampaikan Kita koordinasikan juga dengan pengawas pekerjaan nya,” terang Kevin.
Namun saat kembali ditegaskan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan status “program pusat”, Kevin langsung membantah.
“Bukan karena itu, bukan karena program pusat bukan, nanti kita coba koordinasi ke pengawasnya,” tegas Kevin.
Soal besaran anggaran proyek, Kevin mengaku tidak mengetahui detailnya.
“Tidak tau bang, kita hanya sebagai pelaksana, bukan sebagi dari itu,” kata Kevin.
Ia kembali menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program pusat.
“Iya namanya Program pusat,” tegas Kevin kepada pewarta Jepretnews.com.
Ketika disinggung dugaan adanya pihak tertentu yang menyebabkan papan informasi tidak dipasang, Kevin membantah singkat.
“Tidak ada,” singkatnya.
Namun saat kembali ditanya alasan pasti ketiadaan papan informasi di lokasi proyek, jawaban yang muncul justru kembali membuka ruang tafsir publik.
“Saya tidak tau pak,” jawab Kevin.
Rangkaian pernyataan tersebut justru memperkuat sorotan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap proyek yang menggunakan fasilitas dan anggaran publik. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, ketiadaan papan proyek kini menjadi isu yang terus menguat di ruang publik.
Situasi ini membuat satu pertanyaan semakin keras bergema: apakah standar keterbukaan benar-benar dijalankan di lapangan, atau justru hanya berhenti sebagai formalitas administratif belaka.
Hingga kini, proyek rehabilitasi ULP PLN Kepahiang masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Tanpa papan informasi, tanpa angka anggaran yang jelas di lapangan, dan dengan jawaban yang masih terbatas pada “program pusat”, isu ini diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat.
Publik kini menunggu satu hal, penjelasan yang lebih terbuka, lebih rinci, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.