Jepretnews.com – Tanpa banyak bicara, tanpa sorotan berlebihan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang kini bergerak dalam senyap. Namun justru dari senyap itulah, satu per satu langkah mulai terasa dampaknya.
Strategi yang dijalankan tidak hanya menyasar penegakan hukum, tetapi juga langsung membidik sumber pendapatan daerah Kepahiang. Langkah ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak awal, Kejari Kepahiang tampak menyusun pola kerja yang terukur, sistematis, dan menyentuh titik paling krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H., menegaskan bahwa strategi yang dijalankan bukan sekadar wacana.
“Strategi senyap untuk optimalisasi pendapatan kabupaten kepahiang demi terwujud pelayanan prima bagi masyarakat, kejari siapkan gebrakan besar,” tegas Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, Selasa 21 April 2026.
Pernyataan tersebut langsung diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Tidak berlama-lama, Kejari mulai mengunci dua fokus sekaligus, membongkar potensi pelanggaran hukum dan memperkuat sistem pendapatan daerah Kepahiang.
Dalam waktu sekitar 110 hari, langkah konkret mulai terlihat. Kejari Kepahiang mengungkap perkembangan kasus dugaan korupsi aset lahan Gedung Olahraga (GOR) Desa Tebat Monok.
Pada Rabu malam, 25 Februari 2026, Kejari resmi menetapkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai tersangka. Penetapan ini menjadi bukti bahwa strategi senyap tidak berhenti di atas kertas.
Lebih jauh, langkah ini memperlihatkan pola kerja yang tidak hanya fokus pada penindakan. Kejari juga menggabungkan pendekatan preventif agar potensi pelanggaran bisa ditekan sejak awal.
Penanganan kasus tersebut sekaligus menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah Kepahiang tidak bisa dilepaskan dari sistem yang bersih dan transparan. Karena itu, Kejari tidak hanya menunggu laporan.
Mereka aktif membaca potensi persoalan, kemudian masuk melalui pendampingan hukum agar setiap kebijakan tetap sesuai aturan. Selain itu, sikap tegas terhadap praktik gratifikasi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Penolakan terhadap gratifikasi diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menutup celah penyimpangan.
Tidak berhenti pada satu perkara, Kejari Kepahiang kini mulai mencermati sejumlah kasus lain yang berpotensi berdampak pada tata kelola daerah. Meski belum diungkap secara rinci, arah gerakan ini menunjukkan pola kerja yang semakin matang.
Sejumlah kasus lain juga tengah dibidik dan berpotensi segera naik ke tahap berikutnya, meski hingga kini belum diungkap secara rinci ke publik.
Pengawasan diperketat, pendampingan hukum diperluas, dan penindakan tetap berjalan. Ketiganya kini bergerak dalam satu garis kebijakan yang saling terhubung.
Strategi ini memang tidak terdengar keras di awal. Namun perlahan, efeknya mulai terasa. Setiap langkah yang diambil mulai membuka gambaran besar perubahan.
Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan hanya kasus yang terungkap. Lebih dari itu, sistem keuangan daerah berpotensi menjadi lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pada akhirnya, publik akan melihat satu hal yang semakin jelas: perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Di Kepahiang, perubahan itu bergerak dalam diam—namun menghantam dengan pasti.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.