• Ming. Nov 22nd, 2026

Jepretnews.com

Berita Terkini Akurat Dan Berimbang

Jalan 17 Kilometer Cinta Mandi–Langgar Jaya Viral! Wabup Kepahiang Abdul Hafizh Mengadu ke Kemendagri, APBD Tak Mampu Menanggung?

Byadmin_jepretnews

Nov 19, 2026

Jepretnews.com – Persoalan jalan penghubung Desa Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, akhirnya mencuat hingga ke tingkat pemerintah pusat!

Setelah menjadi sorotan di media sosial, ruas jalan yang memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat dan petani kopi tersebut kini masuk dalam pembahasan bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., secara terbuka meminta pemerintah pusat turun tangan membantu mengatasi persoalan infrastruktur tersebut. Bukan tanpa alasan!

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditambah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), membuat Pemerintah Kabupaten Kepahiang menghadapi tantangan besar untuk membiayai pembangunan jalan sepanjang 17 kilometer itu.

Lantas, apakah jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya yang telah viral di media sosial akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, atau masyarakat masih harus menunggu kepastian pembangunan?

Wakil Bupati Kepahiang Abdul Hafizh menyampaikan persoalan tersebut saat mengikuti dialog daring melalui program Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Abdul Hafizh memaparkan kondisi kemampuan fiskal Kabupaten Kepahiang yang menghadapi tekanan akibat pengurangan alokasi TKD. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan yang mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.

Padahal, sejumlah ruas jalan masih membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk akses penghubung Cinta Mandi–Langgar Jaya. Abdul Hafizh menjelaskan bahwa pemerintah pusat memang telah menghadirkan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Namun, program tersebut belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan jalan prioritas di Kabupaten Kepahiang. Karena itu, ia berharap Direktorat Jenderal OTDA Kemendagri dapat menjembatani komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya ini sudah sangat viral di media sosial. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat karena panjangnya mencapai 17 kilometer. Oleh karena itu, kami berharap melalui Dirjen OTDA, persoalan ini dapat disampaikan kepada Kementerian PU untuk ditindaklanjuti,” kata Abdul Hafizh.

Pernyataan Abdul Hafizh tersebut memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan daerah belum tentu sanggup membiayai seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan. Terlebih lagi, pembangunan jalan sepanjang 17 kilometer memerlukan perencanaan teknis, penghitungan kebutuhan anggaran, serta dukungan pembiayaan yang cukup besar.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya membuka jalur koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat masuk dalam pertimbangan program infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, penyampaian usulan melalui forum Reboan OTDA belum berarti Kementerian PU telah menyetujui pembangunan ataupun menetapkan alokasi anggaran.

Pemerintah daerah masih membutuhkan tindak lanjut agar usulan tersebut dapat berkembang menjadi program pembangunan yang konkret.

Lebih jauh, Abdul Hafizh menekankan bahwa pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat. Pasalnya, ruas jalan tersebut menjadi salah satu akses strategis bagi masyarakat di kawasan sentra perkebunan kopi Kabupaten Kepahiang.

Sebagai daerah yang memiliki aktivitas perkebunan kopi, Kepahiang membutuhkan jaringan transportasi yang mampu mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Akses jalan yang kurang memadai berpotensi meningkatkan biaya operasional kendaraan, memperpanjang waktu perjalanan, dan menghambat efisiensi pengangkutan hasil panen.

Sebaliknya, peningkatan kualitas jalan dapat membantu petani memperlancar distribusi komoditas menuju pasar maupun pusat perdagangan.

“Jika jalan ini dibangun, tentu akan sangat membantu petani kopi dalam mengangkut hasil perkebunan. Dengan akses yang lebih baik, biaya transportasi juga dapat ditekan,” ujarnya.

Dengan demikian, pembangunan jalan tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, akses transportasi yang baik dapat membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menariknya, Abdul Hafizh tidak hanya menyoroti persoalan pembangunan jalan sepanjang 17 kilometer dalam dialog bersama Dirjen OTDA Kemendagri. Ia juga mengangkat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Salah satunya menyangkut kebutuhan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki ruang fiskal lebih besar dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, forum tersebut turut membahas status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Persoalan lain yang masuk dalam pembahasan ialah kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).

Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kepastian kebijakan terkait pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan administrasi pertanahan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap Kemendagri dapat membantu memperkuat koordinasi dengan kementerian maupun lembaga yang memiliki kewenangan menangani setiap persoalan tersebut.

Langkah Abdul Hafizh membawa persoalan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya ke forum pemerintah pusat menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mencari solusi di tengah keterbatasan kemampuan APBD.

Namun, perhatian publik tentu tidak berhenti pada penyampaian usulan. Masyarakat masih menunggu perkembangan nyata, terutama mengenai kemungkinan dukungan anggaran, perencanaan pembangunan, dan langkah lanjutan dari kementerian terkait.

Apalagi, jalan sepanjang 17 kilometer tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi petani kopi. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kemendagri, dan Kementerian PU akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan usulan pembangunan tersebut.

Kini pertanyaan besarnya, mampukah pemerintah pusat menjawab harapan masyarakat Kepahiang dengan menghadirkan dukungan nyata bagi pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer?

Ataukah keterbatasan anggaran kembali membuat masyarakat harus bersabar menunggu akses jalan yang lebih baik? Publik menanti tindak lanjut, bukan sekadar pembahasan!

Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.