Jepretnews.com – Harapan publik untuk memburu kekayaan hasil korupsi melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset kini menghadapi pertanyaan besar! Setelah belasan tahun masyarakat menantikan regulasi tersebut, pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi.
Ironisnya, mekanisme perampasan terhadap harta kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya justru dinilai belum mendapat tempat dalam aturan tersebut.
Padahal, masyarakat berharap regulasi ini mampu menjadi instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri kekayaan mencurigakan, terutama melalui keterkaitannya dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Lantas, bagaimana jika seorang pejabat memiliki kekayaan fantastis yang sulit dijelaskan asal-usulnya? Apakah negara memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk menelusurinya, atau justru menghadapi hambatan baru?
Pertanyaan itu mencuat setelah Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM) mengungkap 10 catatan kritis terhadap regulasi perampasan aset yang disetujui DPR. Bahkan, peneliti PUKAT FH UGM, Zaenur Rohman, menyebut substansi aturan tersebut jauh dari harapan masyarakat dan menggambarkannya sebagai pepesan kosong.
DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Melalui regulasi tersebut, pembentuk undang-undang berupaya menyatukan berbagai ketentuan perampasan aset yang selama ini tersebar dalam sejumlah peraturan.
Selain itu, regulasi tersebut memperkenalkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.
Aturan tersebut juga mengatur pembentukan lembaga yang bertugas mengawasi proses perampasan dan pengelolaan aset.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentuk undang-undang turut memperhatikan risiko penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
“Agar mekanisme Perampasan Aset tidak dijadikan senjata politik atau sarana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026), sebagaimana dikutip dari Hukumonline.com.
Meski demikian, kalangan masyarakat sipil menilai perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan harus berjalan seimbang dengan efektivitas pemberantasan korupsi.
PUKAT FH UGM tidak hanya menyoroti substansi UU Perampasan Aset, tetapi juga mempertanyakan proses pembentukannya. Zaenur Rohman menilai DPR belum membuka akses yang memadai terhadap draf regulasi selama pembahasan berlangsung.
Padahal, berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat sipil, telah memberikan masukan. Menurutnya, proses tersebut belum mencerminkan partisipasi publik yang bermakna apabila masyarakat tidak memperoleh kesempatan mempelajari dan mengkritisi rumusan pasal secara terbuka.
Selain persoalan prosedur, PUKAT FH UGM mengidentifikasi sepuluh kelemahan substansial yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan perampasan aset.
1. Harta Tidak Wajar Pejabat Belum Bisa Dirampas Melalui Mekanisme Khusus
Persoalan pertama sekaligus menjadi kritik paling tajam PUKAT FH UGM. Zaenur menilai regulasi tersebut belum menyediakan mekanisme khusus untuk merampas kekayaan tidak wajar penyelenggara negara berdasarkan ketidakseimbangan antara jumlah harta dan penghasilan sah.
Padahal, masyarakat selama ini mengharapkan negara dapat menggunakan informasi LHKPN untuk mendeteksi ketidakwajaran kekayaan pejabat. Menurutnya, tanpa mekanisme tersebut, aparat tetap membutuhkan dasar perkara pidana untuk menindaklanjuti kekayaan yang mencurigakan.
“Inilah alasan utama publik mendorong RUU ini. Namun, terbukti DPR takut terhadap mekanisme perampasan harta tidak wajar,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan penilaian kritis Zaenur terhadap pilihan kebijakan DPR. Kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sendiri tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
2. Perampasan Aset Masih Bergantung pada Perkara Pidana
PUKAT FH UGM juga menilai mekanisme perampasan tanpa putusan pidana belum sepenuhnya berdiri sendiri. Regulasi tersebut membuka mekanisme NCB ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Namun, menurut Zaenur, aparat tetap harus mengaitkan proses penelusuran dengan perkara pidana tertentu. Selain itu, ketentuan tersebut mengatur penghentian permohonan dalam keadaan tertentu, termasuk ketika pelaku tertangkap atau pengadilan menjatuhkan putusan bebas.
Zaenur menilai rumusan tersebut belum mencerminkan mekanisme kebendaan atau in rem yang independen. Ia juga membandingkannya dengan Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor yang tetap memberikan ruang bagi negara untuk menuntut kerugian melalui jalur hukum meskipun terdakwa memperoleh putusan bebas.
3. Aset Hasil Korupsi Masa Lalu Berpotensi Lolos dari Mekanisme Baru
Persoalan berikutnya menyangkut ketentuan waktu berlakunya perampasan aset.
Zaenur menyoroti Pasal 72 yang membatasi penerapan mekanisme tersebut terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku.
Menurutnya, pembatasan itu berpotensi membuat negara tidak dapat menggunakan mekanisme baru untuk mengejar aset hasil kejahatan terdahulu. Termasuk di dalamnya kekayaan yang pelaku sembunyikan selama bertahun-tahun.
PUKAT FH UGM berpandangan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana seharusnya berorientasi pada pemulihan hak negara terhadap harta yang berasal dari tindak pidana.
Meski begitu, penerapan terhadap aset masa lalu tetap membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
4. UU Bisa Tertunda, Pembentukan Lembaga Pengawas Tak Memiliki Tenggat Tegas
Zaenur juga mengkritik Pasal 74 yang mengatur pemberlakuan undang-undang setelah masa tunggu 12 bulan dan pembentukan badan pengelola aset serta badan pengawas.
Menurutnya, regulasi tersebut belum memberikan batas waktu yang tegas bagi pemerintah untuk membentuk kedua lembaga.
Akibatnya, pelaksanaan undang-undang berpotensi menghadapi penundaan apabila pemerintah tidak segera menyiapkan kelembagaan.
“Artinya, UU yang disahkan bisa tidak pernah efektif bila badan-badannya tidak kunjung dibentuk,” ujar Zaenur.
5. Pemblokiran Aset Hanya 14 Hari Kerja, Dinilai Terlalu Singkat
Kritik kelima menyasar ketentuan pemblokiran aset. Menurut kajian PUKAT FH UGM, regulasi tersebut mengatur pemblokiran selama tujuh hari kerja dengan kesempatan perpanjangan tujuh hari kerja berikutnya.
Zaenur menilai batas waktu itu terlalu singkat, terutama untuk perkara korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara, perusahaan berlapis, dan kepemilikan aset melalui pihak lain. Ia membandingkan ketentuan tersebut dengan mekanisme pemblokiran dalam KUHAP yang dinilainya memberikan jangka waktu lebih panjang.
“Akibatnya, aset yang paling patut diduga hasil kejahatan justru lebih terlindungi daripada aset tersangka dalam perkara pidana biasa. Tenggat sependek itu tidak realistis untuk perkara korupsi yang melibatkan korporasi berlapis atau aset di luar negeri,” papar Zaenur.
6. Negara Dinilai Tak Memiliki Kesempatan Kasasi yang Setara
PUKAT FH UGM turut mempertanyakan pengaturan upaya hukum dalam proses perampasan aset. Menurut Zaenur, ketentuan tersebut hanya memberikan hak kasasi kepada pihak yang mengajukan keberatan. Akibatnya, negara dinilai tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk menggugat putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan perampasan.
Selain itu, PUKAT FH UGM menyoroti aturan yang dapat menggugurkan permohonan ketika jaksa tidak menghadiri persidangan tanpa alasan sah. Sementara itu, pihak yang mengajukan keberatan memperoleh kesempatan hingga tiga kali pemanggilan.
“Ketimpangan ini membuka celah bagi ketidakhadiran yang disengaja untuk menggugurkan perkara,” tegasnya.
7. Ambang Batas Rp1 Miliar Dipersoalkan, Aset Bisa Dipecah?
Catatan ketujuh menyangkut batas minimum nilai aset yang dapat masuk dalam mekanisme perampasan. PUKAT FH UGM menilai ketentuan tersebut belum menjelaskan secara tegas apakah ambang batas Rp1 miliar berlaku terhadap masing-masing aset atau keseluruhan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Selain itu, regulasi menggunakan nilai aset ketika pertama kali diperoleh sebagai dasar perhitungan. Zaenur mengkhawatirkan ketidakjelasan tersebut membuka peluang bagi pelaku untuk memecah kepemilikan aset menjadi bagian-bagian yang nilainya berada di bawah ambang batas.
Menurutnya, pembentuk undang-undang perlu memperjelas rumusan tersebut agar aparat tidak menghadapi hambatan ketika menelusuri kekayaan yang tersebar dalam berbagai bentuk kepemilikan.
8. Peran KPK Tidak Diatur Secara Langsung
Persoalan kedelapan menyangkut kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PUKAT FH UGM menilai regulasi tersebut belum memberikan peran langsung kepada KPK dalam mengajukan permohonan perampasan aset melalui mekanisme baru. Sebaliknya, ketentuan tersebut menempatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pihak yang mengajukan permohonan.
Zaenur mengkhawatirkan pembagian kewenangan tersebut memperpanjang proses penanganan aset yang berkaitan dengan perkara korupsi besar. Terlebih, KPK selama ini menangani sejumlah perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara, penyelenggara pemerintahan, dan jaringan korporasi.
9. Pencucian Uang Tak Masuk Daftar, Cakupan Perampasan Dinilai Terlalu Sempit
PUKAT FH UGM juga menyoroti cakupan tindak pidana dan jenis aset yang masuk dalam pengaturan. Menurut Zaenur, tindak pidana pencucian uang belum masuk dalam daftar tindak pidana yang menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut. Padahal, pelaku korupsi dapat menggunakan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul kekayaan hasil kejahatan.
Selain itu, pembatasan aset yang digunakan sebagai sarana kejahatan pada benda bergerak berwujud dinilai belum mencakup seluruh bentuk kekayaan. Zaenur membandingkannya dengan ketentuan KUHP dan UU Tipikor yang memiliki pengaturan lebih luas terhadap objek perampasan.
“Nilai perampasan juga diukur dari ‘kerugian’, padahal dalam suap dan gratifikasi tidak ada kerugian negara yang terukur. Ukuran yang tepat adalah nilai hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,” ujarnya.
10. Aturan Dinilai Tumpang Tindih dengan KUHP dan KUHAP
Catatan terakhir menyangkut potensi tumpang tindih antarperaturan. PUKAT FH UGM menilai sejumlah mekanisme yang tercantum dalam regulasi baru sebenarnya telah tersedia dalam KUHP maupun KUHAP.
Beberapa di antaranya meliputi perampasan keuntungan tindak pidana, penanganan aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta penjualan lebih awal terhadap benda sitaan. Namun, Zaenur menilai regulasi tersebut belum menjelaskan secara memadai hubungan penerapannya dengan KUHAP dan UU Tipikor.
Akibatnya, perbedaan penafsiran dapat muncul ketika aparat penegak hukum menerapkan ketentuan yang saling berkaitan. Selain itu, Zaenur mempertanyakan keberadaan ketentuan mengenai pidana mati yang menurutnya tidak memiliki hubungan langsung dengan mekanisme perampasan aset.
Setelah masyarakat menunggu bertahun-tahun, pengesahan UU Perampasan Aset seharusnya menjadi momentum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, PUKAT FH UGM menilai substansi regulasi tersebut belum menjawab sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menjadi perhatian publik.
Zaenur bahkan menyebut aturan tersebut sebagai pepesan kosong karena menilai pembentuk undang-undang belum menghadirkan terobosan hukum yang memadai.
Ia juga kembali menyoroti proses penyusunan yang menurutnya belum melibatkan masyarakat secara bermakna.
“Substansi yang diatur, hanya ‘sekedar ada’ sebab sama sekali tak menyentuh semangat penegakan hukum yang lebih adil dan progresif,” pungkasnya.
Kritik PUKAT FH UGM kini menempatkan UU Perampasan Aset dalam sorotan publik.
Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk memburu hasil tindak pidana, memulihkan kerugian, serta mencegah pelaku menikmati keuntungan dari kejahatan.
Namun, di sisi lain, negara juga harus memastikan proses perampasan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan hak warga negara. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai persoalan yang muncul, terutama mengenai harta tidak wajar pejabat, kewenangan KPK, batas pemblokiran aset, dan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.
Sebab, publik tidak hanya membutuhkan undang-undang yang terdengar tegas, tetapi juga aturan yang benar-benar mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Kini, pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar kapan UU Perampasan Aset disahkan.
Melainkan, seberapa jauh regulasi tersebut mampu membuat pelaku korupsi kehilangan hasil kejahatannya, sekaligus memastikan tidak ada kekayaan ilegal yang terlindungi akibat celah hukum?
Sumber: Hukumonline.com, pernyataan Habiburokhman dan tanggapan PUKAT FH UGM, 19–20 November 2026.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.
