Jepretnews.com – Benarkah Kita Sudah Merdeka? Agustus 2026 kembali mengingatkan bangsa Indonesia pada satu peristiwa besar: 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan.
Indonesia menyatakan diri terbebas dari penjajahan dan berhak menentukan masa depannya sendiri.
Namun, setelah 81 tahun berlalu, satu pertanyaan tetap relevan untuk kita renungkan: Benarkah kemerdekaan sudah benar-benar dirasakan seluruh rakyat?
Pertanyaan ini tidak harus selalu kita tarik ke persoalan politik atau ekonomi nasional. Kita justru bisa melihat makna kemerdekaan dari tempat yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, sekolah.
Pemerintah mendorong program sekolah gratis. Gagasan tersebut tentu patut diapresiasi karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Namun, persoalannya tidak berhenti pada SPP.
Sekolah boleh saja tidak lagi menarik SPP atau iuran rutin tertentu. Akan tetapi, orang tua masih menghadapi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Seragam, misalnya.
Di tingkat SMP, seorang siswa dapat membutuhkan seragam putih-biru, batik, muslim, olahraga, pramuka hingga almamater. Jika seluruh kebutuhan tersebut orang tua beli sekaligus, nilainya bisa mencapai jutaan rupiah.
Setelah itu, masih ada kebutuhan lain seperti LKS, kegiatan siswa, foto untuk kelas akhir, perpisahan, hingga kebutuhan sekolah lainnya.
Semua kebutuhan tersebut mungkin memiliki alasan masing-masing. Namun, dari sudut pandang orang tua, satu hal tetap sama: semuanya membutuhkan uang.
Di sinilah pemerintah dan pengelola sekolah perlu melihat persoalan secara lebih utuh. Sebab, sekolah gratis tidak boleh hanya berarti “tidak ada SPP”.
Persoalan lain muncul ketika kebutuhan siswa mengarah kepada penyedia tertentu. Misalnya, sekolah mengarahkan pengadaan seragam kepada penjahit tertentu dengan alasan menjaga keseragaman.
Secara logika, alasan tersebut mungkin terdengar masuk akal. Tetapi pertanyaannya sederhana: apakah orang tua benar-benar memiliki pilihan? Hal serupa juga dapat terjadi pada LKS.
Sekolah dapat menyatakan LKS tidak wajib. Namun, ketika tugas dan proses pembelajaran banyak menggunakan materi dari LKS, orang tua akhirnya menghadapi pilihan yang tidak sepenuhnya bebas.
Secara administratif mungkin tidak wajib. Tetapi secara praktik, siswa bisa merasa harus memilikinya. Kondisi seperti ini tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, situasi tersebut tetap membutuhkan transparansi.
Apalagi jika kebutuhan pendidikan siswa hanya tersedia melalui satu jalur atau satu penyedia. Sekolah harus mampu menjelaskan dasar kebijakannya secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka dan konflik kepentingan.
Bagian paling penting dari persoalan ini sebenarnya bukan seragam, LKS, atau besarnya biaya. Persoalan paling serius muncul ketika keterbatasan ekonomi membuat seorang anak merasa berbeda di ruang kelas.
Seorang siswa yang belum memiliki seragam lengkap membutuhkan solusi, bukan sindiran. Anak yang belum membeli LKS membutuhkan jalan keluar, bukan ejekan.
Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu membutuhkan dukungan, bukan perlakuan yang membuatnya merasa rendah diri.
Anak tidak pernah memilih dilahirkan dalam keluarga miskin. Anak juga tidak menentukan penghasilan orang tuanya.
Karena itu, sekolah seharusnya menjadi tempat yang melindungi martabat anak, bukan tempat yang membuat mereka semakin sadar bahwa kondisi ekonomi keluarganya berbeda dengan teman-temannya.
Karena itu, pemerintah perlu memperluas definisi sekolah gratis. Gratis bukan sekadar menghapus SPP. Gratis juga harus berarti setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa terhambat kebutuhan dasar pendidikan dan tanpa kehilangan martabat karena keterbatasan ekonomi.
Pemerintah tidak cukup hanya mengawasi pungutan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pengadaan kebutuhan siswa berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menciptakan tekanan terselubung kepada orang tua.
Sekolah pun perlu menyediakan mekanisme bantuan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Jika seorang anak tidak mampu membeli perlengkapan tertentu, sekolah harus memiliki solusi.
Dengan begitu, kebijakan pendidikan tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan keluarga.
Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui nilai rapor, angka kelulusan, atau jumlah siswa yang diterima di sekolah lanjutan. Ada ukuran yang jauh lebih manusiawi.
Apakah anak dari keluarga kurang mampu bisa duduk di kelas dengan tenang? Apakah ia bisa berdiri sejajar dengan teman-temannya tanpa merasa malu?
Apakah ia bisa belajar tanpa takut mendapat perlakuan berbeda karena kondisi ekonomi keluarganya? Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka pekerjaan rumah pendidikan masih panjang.
Sebab, 81 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan.
Kemerdekaan juga harus hadir di ruang kelas. Seorang anak harus bisa belajar tanpa “dijajah” kemiskinan. Ia harus bisa membawa buku tanpa merasa rendah diri. Ia harus bisa memakai seragam tanpa merasa berbeda.
Dan yang paling penting, ia harus mendapatkan pendidikan tanpa kehilangan harga dirinya. Pada akhirnya, sekolah gratis bukan sekadar tentang siapa yang membayar SPP.
Sekolah gratis adalah tentang bagaimana negara memastikan tidak ada anak yang harus membayar mahal dengan rasa malu hanya karena orang tuanya tidak mampu.
Jika itu belum terwujud, maka sekolah gratis masih menjadi sebuah kebijakan. Belum menjadi kemerdekaan yang benar-benar dirasakan anak-anak Indonesia.
Opini ini ditulis oleh Redaksi : Jepretnews.com