Jepretnews.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap birokrasi Indonesia yang masih berbelit-belit dan dinilai belum bekerja secara efisien. Persoalan ini, menurut Prabowo, bukan sekadar memperlambat urusan administrasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu dampak yang ia soroti menyangkut petani. Proses birokrasi yang panjang dapat membuat petani kesulitan memperoleh pupuk, sementara pada waktu yang sama mereka menghadapi persoalan harga gabah ketika memasuki masa panen.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung persoalan penggunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia menilai praktik semacam itu dapat membuat birokrasi kehilangan fokus utama sebagai instrumen pelayanan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus membenahi sistem sekaligus memastikan aparatur menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Prabowo pun menyampaikan peringatan tegas.
“Kita harus akui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya ini harus kita berantas!” tegas Prabowo. Dikutip dari detik.com.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi menjadi salah satu perhatian pemerintah. Terlebih, pemerintah membutuhkan sistem yang mampu mengambil keputusan secara cepat ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Prabowo kemudian mengaitkan persoalan birokrasi dengan kondisi petani. Menurutnya, ketika pemerintah menerima mandat, petani masih menghadapi kesulitan memperoleh pupuk.
Di sisi lain, petani juga menghadapi persoalan harga gabah yang jatuh saat panen. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengambil keputusan secara cepat agar kebijakan benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, Prabowo meminta birokrasi tidak menjadi penghalang bagi keputusan pemerintah.
“Ketika kami menerima mandat, petani peroleh pupuk sulit, harga gabah jatuh saat panen, aturan berbelit. Kita harus berani menghadapi masalah ini. Dan demikian walau kita tidak menyalahkan siapa pun kita melangkah mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” tegasnya.
Prabowo menegaskan pemerintah terus mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut. Ia juga memilih pendekatan penyelesaian masalah daripada sekadar mencari pihak yang harus disalahkan.
Namun, tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan penyederhanaan birokrasi benar-benar mempercepat pelayanan masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan jabatan dan kewenangan juga menjadi bagian penting dalam pembenahan tersebut.
Sebab, masyarakat membutuhkan birokrasi yang bekerja cepat, sederhana, dan tepat sasaran. Petani membutuhkan akses pupuk ketika mereka membutuhkannya. Sementara pemerintah membutuhkan sistem yang mampu menerjemahkan keputusan menjadi tindakan tanpa terhambat prosedur yang tidak efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan pembenahan birokrasi tidak hanya terlihat dari pidato atau kebijakan di tingkat pusat. Ukurannya akan terlihat ketika masyarakat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan keputusan pemerintah benar-benar hadir di lapangan.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah konkret pemerintah setelah Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa birokrasi yang berbelit harus dibenahi dan tidak boleh menghambat keputusan yang baik bagi masyarakat.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.