Jepretnews.com – Persoalan pelayanan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan! Kali ini, sejumlah warga Kabupaten Kepahiang mengungkapkan keresahan mereka mengenai mekanisme pengobatan hingga prosedur rujukan pasien ke rumah sakit. Keluhan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, S.I.P., M.M., Kamis (12/11/2026).
Namun, ada pemandangan menarik dalam pertemuan tersebut. Edwar Samsi tidak sekadar mendengarkan keluhan konstituennya. Politisi PDI Perjuangan itu langsung mengambil langkah dengan menghubungi pejabat BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu melalui sambungan video call di hadapan masyarakat.
Langkah tersebut membuka kesempatan bagi warga untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai prosedur pelayanan BPJS Kesehatan yang selama ini menimbulkan pertanyaan.
Kegiatan Reses Masa Sidang III DPRD Provinsi Bengkulu tersebut berlangsung di Griya Serbaguna 38, Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Selain menjaring berbagai aspirasi masyarakat, Edwar juga menghadirkan pemateri dari Forum GenRe Kepahiang untuk memberikan edukasi kepada peserta reses.
Dalam dialog bersama konstituennya, Edwar menerima sejumlah keluhan mengenai pelayanan pasien BPJS Kesehatan, terutama terkait mekanisme pengobatan dan prosedur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama menuju rumah sakit.
Persoalan tersebut langsung mendapat perhatian Edwar karena berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menghadapi kebingungan mengenai prosedur pelayanan ketika kondisi kesehatan mereka membutuhkan penanganan medis.
“Persoalan pelayanan BPJS Kesehatan ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam kegiatan reses, saya menerima langsung keluhan masyarakat terkait pelayanan pasien BPJS, termasuk mekanisme pengobatan dan rujukan ke rumah sakit,” ujar Edwar.
Lebih lanjut, Edwar menilai bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, ia berupaya mempertemukan keluhan masyarakat dengan penjelasan langsung dari pihak BPJS Kesehatan agar warga memperoleh informasi yang lebih jelas.
Menariknya, Edwar Samsi memilih langkah komunikasi langsung untuk menanggapi persoalan tersebut. Di tengah kegiatan reses, ia menghubungi Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Riko, melalui sambungan video call.
Edwar menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan.
Karena itu, ia langsung menghubungi Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu melalui sambungan video call agar masyarakat dapat menyampaikan keluhannya sekaligus mendengarkan penjelasan secara langsung. Edwar juga menegaskan bahwa penyelenggara jaminan kesehatan perlu memberikan informasi yang mudah masyarakat pahami.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru semakin terbebani oleh ketidaktahuan terhadap prosedur pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan harus memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Sebab, pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keselamatan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Edwar Samsi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memahami prosedur ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Riko, langsung memberikan penjelasan melalui sambungan video call.
Riko menerangkan bahwa pemerintah menerapkan mekanisme pelayanan kesehatan secara berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui sistem tersebut, peserta BPJS Kesehatan pada umumnya terlebih dahulu memperoleh pelayanan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, atau dokter keluarga.
“Menanggapi pertanyaan tersebut, perlu kami jelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan mekanisme pelayanan kesehatan secara berjenjang. Artinya, masyarakat terlebih dahulu mendapatkan pelayanan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, atau dokter keluarga,” tutur Riko melalui sambungan video call.
Selanjutnya, Riko menjelaskan alasan pemerintah menerapkan mekanisme pelayanan berjenjang tersebut. Menurutnya, apabila seluruh pasien langsung mendatangi unit gawat darurat (UGD) atau rumah sakit tanpa melalui mekanisme pelayanan yang sesuai, fasilitas kesehatan rujukan berpotensi menghadapi penumpukan pasien.
Oleh sebab itu, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai kebutuhan medis. Meski demikian, ketentuan rujukan berjenjang tidak berlaku bagi pasien yang mengalami kondisi gawat darurat sesuai kriteria medis. Pasien dalam kondisi tersebut dapat langsung memperoleh penanganan di fasilitas kesehatan tanpa harus membawa surat rujukan.
Selain membahas sistem rujukan, Riko juga menyinggung keluhan masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit yang mereka sebut tidak mendapatkan tanggungan BPJS Kesehatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat masih mempertanyakan ketentuan pelayanan medis yang dapat memperoleh jaminan pembiayaan melalui program JKN.
Riko menjelaskan bahwa pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama untuk pemeriksaan awal, pencegahan penyakit, dan penanganan medis sejak dini.
Menurutnya, pendekatan promotif dan preventif memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius.
“Jadi karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama, terutama melalui pendekatan promotif dan preventif. Tujuannya agar tenaga kesehatan dapat melakukan pencegahan, pemeriksaan, serta penanganan penyakit sejak dini sebelum kondisi pasien semakin memburuk,” tutup Riko.
Dengan demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak hanya berperan sebagai tempat pengobatan awal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Dialog antara Edwar Samsi, masyarakat, dan pejabat BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi langsung dalam menjawab persoalan pelayanan publik.
Terlebih, pelayanan kesehatan menyangkut kebutuhan masyarakat yang tidak dapat menunggu ketika kondisi medis membutuhkan penanganan. Melalui kegiatan reses tersebut, Edwar membuka ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan.
Namun, persoalan pelayanan kesehatan tentu tidak cukup hanya dengan memberikan pemahaman mengenai prosedur administrasi. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan sesuai kebutuhan medis.
Karena itu, keluhan yang muncul dalam kegiatan reses tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan hanya bagaimana masyarakat memahami aturan BPJS Kesehatan, melainkan bagaimana sistem pelayanan mampu menjamin hak pasien tanpa menambah beban ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan.
Bagi masyarakat, kartu BPJS Kesehatan bukan sekadar identitas kepesertaan. Di balik kartu tersebut, terdapat harapan untuk mendapatkan pengobatan, perlindungan kesehatan, dan kepastian pelayanan ketika penyakit datang tanpa mengenal waktu.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.
