Jepretnews.com – Belum lama merasakan kemenangan dalam pertarungan politik desa, 37 kepala desa (Kades) terpilih di Kabupaten Kepahiang langsung mendapat pesan menohok dari Bupati H. Zurdi Nata, S.IP. Orang nomor satu di Bumi Sehasen itu mengingatkan agar para kepala desa tidak terlena dengan kekuasaan, tidak larut dalam euforia kemenangan, apalagi bermain-main dengan Dana Desa yang berpotensi menyeret mereka ke ranah hukum!
Peringatan tegas tersebut disampaikan Zurdi Nata saat melantik 37 kepala desa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 9 November 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Guest House Kepahiang, Sabtu (14/11/2026).
Momentum pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi puluhan kepala desa untuk membuktikan janji politik mereka kepada masyarakat.
Namun, di balik suasana pelantikan tersebut, Bupati Zurdi Nata menyampaikan tiga pesan penting, akhiri perpecahan politik, kelola Dana Desa secara bersih, dan jadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Zurdi Nata meminta seluruh kepala desa yang baru dilantik segera mengakhiri perbedaan pilihan politik yang muncul selama kontestasi Pilkades.
Ia menegaskan bahwa kepala desa bukan hanya pemimpin bagi kelompok pendukungnya, melainkan pemimpin seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik.
Karena itu, Zurdi Nata meminta para kepala desa membuka kembali ruang komunikasi, merangkul seluruh elemen masyarakat, dan mengajak calon kepala desa yang belum terpilih untuk bersama-sama membangun desa.
“Tidak ada lagi yang menang dan kalah. Rangkul calon kepala desa yang kalah dan ajak bersama-sama membangun desa. Hindari euforia yang berlebihan. Ingat, jabatan itu hanya sementara. Jika bukan kita yang meninggalkannya, maka jabatan itu yang akan meninggalkan kita,” ujar Bupati.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemenangan politik tidak boleh menciptakan sekat berkepanjangan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kepala desa harus menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai modal untuk memperkuat persatuan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan.
Tidak hanya menyinggung dinamika politik pasca-Pilkades, Zurdi Nata juga memberikan peringatan serius terkait pengelolaan keuangan desa. Ia meminta seluruh kepala desa mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Oleh sebab itu, setiap kepala desa harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan anggaran, menyusun program pembangunan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa.
Bahkan, Zurdi Nata secara terbuka mengingatkan bahwa sejumlah kepala desa pernah menghadapi persoalan hukum akibat tindak pidana korupsi.
“Kelola Dana Desa dengan sebaik mungkin dan transparan untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak mentoleransi korupsi. Sudah banyak contoh kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Kita tidak ingin hal itu terjadi lagi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi alarm bagi 37 kepala desa yang baru mengemban amanah agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah menjerat sejumlah penyelenggara pemerintahan desa.
Dengan demikian, para kepala desa perlu mengutamakan keterbukaan informasi, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat.
Selain menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, Bupati Zurdi Nata juga menyoroti upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, setiap desa memiliki potensi ekonomi yang dapat berkembang menjadi sumber pendapatan apabila pemerintah desa mampu mengelolanya dengan tepat.
Karena itu, ia meminta kepala desa tidak hanya mengandalkan Dana Desa untuk menjalankan pembangunan, tetapi juga menggali peluang usaha produktif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Lebih lanjut, Zurdi Nata mendorong pemerintah desa melibatkan masyarakat yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola usaha.
“Aktifkan BUMDes. Kepala desa harus jeli melihat potensi desa yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Libatkan masyarakat yang memiliki potensi untuk mengelolanya agar BUMDes semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Melalui pengelolaan BUMDes yang profesional, pemerintah desa berpeluang membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Namun, keberhasilan tersebut tentu membutuhkan perencanaan matang, pengelolaan yang transparan, dan kepemimpinan yang mampu membaca peluang usaha.
Sementara itu, sejumlah pejabat penting turut menghadiri prosesi pelantikan 37 kepala desa terpilih tersebut. Mereka antara lain Wakil Bupati Kepahiang Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., Kapolres Kepahiang, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepahiang, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Kepahiang memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026.
Pemerintah daerah menyerahkan penghargaan kepada Polres Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang, Kodim 0409, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta para camat.
Melalui penghargaan tersebut, Pemkab Kepahiang menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran penyelenggaraan Pilkades di 37 desa.
Pelantikan 37 kepala desa ini menjadi awal perjalanan kepemimpinan baru di tingkat desa. Setelah melewati persaingan politik, para kepala desa kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, yakni merealisasikan program pembangunan dan menjawab harapan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat tentu memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, kepala desa perlu membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, dan mampu memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik warga.
Kini, publik menanti pembuktian 37 kepala desa yang baru dilantik. Akankah mereka mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat, atau justru terjebak dalam persoalan yang sejak awal telah Bupati peringatkan?
Satu hal yang pasti, pesan Zurdi Nata menjadi pengingat penting: jabatan kepala desa bukan hadiah kemenangan politik, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.
