Kepahiang, Jepretnews.com – Demi melindungi masa depan anak-anak dan perempuan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang bergerak cepat. Diskusi penting tentang pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan berlangsung intensif di ruang kerja Bupati Kepahiang, Senin (15/9/2025).
Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, secara langsung memimpin pertemuan strategis ini, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil.
Diskusi ini mempertemukan Forum Multi-Stakeholder (FMS) dan Forum Femokrat (Female Birokrat), dua kelompok kunci yang memiliki peran vital dalam merumuskan kebijakan.
Keterlibatan mereka menunjukkan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh-tokoh perempuan yang berkecimpung di pemerintahan. Pertemuan ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan forum untuk bertukar pikiran, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi nyata.
Wakil Bupati Hafizh membuka diskusi dengan menekankan pentingnya Paham GEDSI (Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial) sebagai landasan utama. Ia mengajak seluruh peserta untuk melihat isu ini dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai isu sosial yang memerlukan penanganan holistik.
“Pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan bukanlah tanggung jawab satu pihak. Kita perlu bekerja sama,” ujar Hafizh. “Setiap orang, setiap lembaga, memiliki peran penting. Oleh karena itu, kita menggandeng berbagai pihak untuk duduk bersama, menyatukan langkah, dan membuat perubahan yang signifikan.” Dikutip dari fb Abdul Hafizh.
Dalam forum ini, kehadiran Forum Femokrat mendapat sorotan khusus. Para birokrat perempuan ini dianggap sebagai garda terdepan dalam mengadvokasi kebijakan yang pro-perempuan dan anak-anak.
Pengalaman mereka dalam birokrasi, dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang isu gender, memungkinkan mereka untuk merancang program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga inisiator perubahan dari dalam sistem pemerintahan.
Melalui diskusi ini, berbagai rekomendasi konkret muncul, mulai dari sosialisasi masif di tingkat desa, peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, hingga penguatan layanan pendampingan bagi korban kekerasan.
Para peserta sepakat bahwa langkah-langkah preventif harus menjadi prioritas utama. Diskusi ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah daerah Kepahiang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Dengan pertemuan ini, Pemkab Kepahiang mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka tidak main-main dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan.
Langkah selanjutnya akan menjadi penentuan apakah komitmen ini dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.