Kepahiang, Jepretnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Sosial (Dinsos) secara tegas menggelar Sarasehan sebagai wadah pertemuan vital untuk mendiskusikan masalah sosial yang kian kompleks.
Dinsos Kepahiang secara khusus memantik sinergi dan kolaborasi antara semua elemen masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial di tengah-tengah warga.
Kepala Dinas Sosial, H. Helmi Johan, M.Pd, secara terbuka menyatakan bahwa persoalan sosial memiliki beragam jenis, mulai dari penanganan warga kurang mampu, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga masalah sosial mendesak lainnya.
Helmi secara lugas menekankan bahwa penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengharapkan terciptanya komunikasi dua arah yang efektif.
Selama ini, Helmi mengakui, Dinsos justru sering mengetahui persoalan sosial dari informasi yang viral di media sosial, alih-alih dari laporan langsung yang disampaikan masyarakat kepada Dinsos. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang harus segera diatasi.
“Kami sungguh-sungguh menginginkan adanya sinergi dan kolaborasi kuat dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Kepahiang,” tegas Helmi. Ia menambahkan, banyak sekali persoalan penanganan sosial yang wajib ditangani secara gotong royong oleh semua pihak.
Untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran, Helmi menegaskan bahwa semua operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) harus benar-benar mengoptimalkan sistem ini dengan baik.
SIKS-NG memegang peranan krusial, karena sistem ini mengelola dan memverifikasi data warga yang berhak menerima Bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan memanfaatkan sistem ini secara maksimal, Dinsos memastikan kelayakan warga penerima bantuan sosial dapat diverifikasi secara akurat.
“Manfaatkan sistem SIKS-NG ini secara maksimal, utamanya terkait dengan kelayakan warga penerima bantuan sosial,” ujar Helmi, memberi penekanan pada urgensi validasi data.
Dinsos kini mendorong semua pihak, terutama di tingkat desa, untuk proaktif “menjemput bola” dalam memperbarui dan memverifikasi data, sehingga tidak ada lagi warga yang berhak terlewatkan.
Di sisi lain, Sarasehan ini juga mengungkap kasus darurat yang membutuhkan uluran tangan segera. Kepala Desa Pekalongan, Saripah Ainun, menyampaikan kisah pilu salah satu warganya.
Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (MTS) di desanya kini sedang menderita sakit tumor jinak dan harus menjalankan pengobatan rutin di Bengkulu.
Ainun mengungkapkan betapa beratnya beban yang ditanggung warganya. “Yang kami kasiani, Pak, adalah bolak-baliknya dia dari Pekalongan ke Bengkulu,” tutur Ainun dengan nada prihatin.
Pemerintah desa memang sudah mengusahakan penggunaan Ambulance gratis. Namun, Ainun menjelaskan bahwa biaya operasional seperti bensin dan honor sopir tetap menjadi tanggungan yang memberatkan Pemerintah Desa.
“Kami dari pemerintah desa agak keberatan dengan ongkos ke sana. Tidak mungkin kami terus-menerus bisa bolak-balik menanggung biaya ini,” pungkas Ainun, menutup pernyataannya dengan harapan besar agar kolaborasi yang didesak Dinsos segera terwujud untuk membantu warganya.
Permintaan ini menjadi contoh nyata betapa mendesaknya sinergi antarlembaga dan masyarakat dalam meringankan beban sosial.
Ikuti grup Facebook Jepretnews untuk informasi terkini.