Kepahiang, Jepretnews.com – Sebuah pemandangan langka dan patut diacungi jempol mewarnai pelaksanaan asesmen atau pendataan ulang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kepahiang.
Sebanyak tujuh dari empat belas KPM di Kelurahan Pasar Ujung secara mengejutkan dan sukarela menyatakan mundur dari daftar penerima bansos. Dengan demikian, mereka secara resmi menolak menerima seluruh bentuk bantuan sosial dari pemerintah.
Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, melalui Kepala Dinas H. Helmi Johan, M.Pd., memimpin langsung kegiatan asesmen ini pada Rabu, 22 Oktober 2025. Selain itu, Lurah dan Ketua RT setempat turut mendampingi proses pendataan yang menyasar para penerima bantuan di wilayah tersebut.
Menariknya, asesmen yang seharusnya berfokus pada validasi kelayakan justru mengungkap kejujuran luar biasa dari masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, H. Helmi Johan, M.Pd., menjelaskan bahwa keputusan mundur ini murni datang dari kesadaran KPM sendiri. Dia mengungkapkan, “Dari 14 KPM yang kami data, ada 7 KPM menyatakan mundur dari segala bantuan sosial.
Alasan mereka yang mundur karena secara ekonomi mereka sudah membaik.” Tentu saja, kabar ini menjadi angin segar bagi upaya penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, bagi KPM yang tetap menerima bansos, petugas langsung menempel stiker penanda ‘Keluarga Miskin’ di rumah mereka.
Salah satu warga penerima bansos yang memilih mundur, Emi, berbagi alasan mulia di balik keputusannya. Emi menegaskan, “Biarlah orang yang lebih layak yang dapat, kami sekarang alhamdulillah.” Tegasnya, Emi merasa kondisi ekonomi keluarganya sudah jauh membaik, sehingga ia tidak lagi berhak menerima uluran tangan pemerintah.
Ia menunjukkan rasa syukur yang mendalam atas rezeki yang mereka peroleh saat ini. Menyambung pernyataannya, Emi juga menyampaikan harapan besarnya kepada pemerintah terkait pendataan ulang ini.
Dia memohon, “Mintak-mintak orang yang lebih layak yang dapat, jangan yang punya kebun lebar yang dapat, kasih yang di bawah kami, jangan yang di atas kami.”
Pernyataan ini membuktikan bahwa kejujuran Emi dan KPM lainnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga didorong oleh kepedulian agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.
Oleh karena itu, aksi sukarela tujuh KPM ini menjadi contoh nyata bahwa program bansos akan berhasil jika didukung oleh kesadaran sosial dan integritas dari masyarakat penerima.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kepahiang memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa kuota bansos yang kosong ini segera dialihkan kepada warga lain yang kondisinya jauh lebih memerlukan, sesuai dengan semangat keadilan sosial.
Kejadian ini sekaligus menandai suksesnya asesmen Dinsos Kepahiang dalam menumbuhkan kesadaran mandiri di tengah KPM.
Jangan sampai ketinggalan berita terbaru! Segera ikuti grup Facebook Jepretnews untuk mendapatkan informasi terkini.