Jepretnews.com – Anggota DPR periode 2024-2029 kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ada kenaikan gaji fantastis yang diterima para wakil rakyat, dengan nominal bersih yang bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Kenaikan ini kabarnya sebagai kompensasi atas hilangnya fasilitas rumah dinas. Ironisnya, di saat yang sama, masyarakat masih harus berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, secara blak-blakan membeberkan angka tersebut. Menurutnya, ada tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi didapatkan oleh para legislator. “Kan tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” ungkap Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dikutip dari inilah.com.
Hasanuddin merasa jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Jika dihitung, setiap anggota DPR bisa mengantongi sekitar Rp3 juta per hari. “Bayangkan saja kalau dibagi Rp3 juta… saya sudah bersyukur, buat saya bersyukur sekali,” tambahnya.
Pernyataan Hasanuddin muncul setelah rekannya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin (Fraksi Partai Golkar), sempat menyinggung sulitnya mendapatkan uang halal, terutama bagi politikus. Arse menyebut, perilaku korup tak hanya ada di dunia politik, tapi hampir di semua sektor.
“Jangankan di organisasi, di keluarga aja… yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban (halal dan baik),” kata Arse dalam diskusi ICW. “Walaupun itu sulit, sulit, sulit… tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” imbuhnya.
Terlepas dari isu uang halal atau tidak, faktanya jurang pendapatan antara anggota DPR dan rakyat yang mereka wakili sangatlah lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan rata-rata pendapatan harian penduduk Indonesia hanya sekitar Rp215 ribu.
Angka ini jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan penghasilan harian anggota DPR yang mencapai Rp3 juta. Dengan pendapatan yang pas-pasan, masyarakat sulit untuk menabung. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, Indeks Menabung Konsumen (IMK) anjlok 1,6 poin pada Juli 2025 ke level 82,2.
Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono, menjelaskan bahwa turunnya niat menabung masyarakat disebabkan oleh melonjaknya pengeluaran, terutama untuk biaya pendidikan di awal tahun ajaran baru. “Perkembangan ini mencerminkan intensitas dan niat menabung konsumen yang melandai seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga,” ujar Seto.
Dengan gaji ratusan juta dan berbagai fasilitas lainnya, apakah pantas jika para anggota dewan meminta masyarakat untuk berhemat, sementara mereka sendiri bergelimang harta?