Jepretnews.com – Angka defisit dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran (TA) 2026 kembali menjadi sorotan. Kali ini, tekanan fiskal daerah mencapai Rp96,3 miliar.
Besarnya defisit tersebut membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang harus bergerak cepat. Banggar kini menyisir kembali seluruh pos anggaran untuk mencari ruang efisiensi sekaligus menekan defisit agar postur APBD Perubahan tetap realistis.
Tidak tanggung-tanggung, langkah rasionalisasi berpotensi menyentuh berbagai sektor. Bahkan, anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) hingga anggota DPRD ikut masuk dalam evaluasi.
Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Ansori, M., menegaskan bahwa Banggar akan mengevaluasi anggaran secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi fiskal tersebut membutuhkan keputusan tegas agar pemerintah daerah tidak mempertahankan belanja yang kurang mendesak.
“Defisit kita mencapai Rp 96,3 miliar pada RAPBD Perubahan TA 2026 ini. Mau tidak mau, Banggar harus mengambil langkah tegas dengan melakukan rasionalisasi di berbagai sektor,” ujar Ansori.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya melihat persoalan defisit dari sisi angka. Sebaliknya, Banggar harus mencari keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja.
Karena itu, setiap program dan kegiatan kembali menjadi bahan evaluasi. Banggar akan melihat tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah sebelum mempertahankan alokasi anggaran.
Menariknya, rasionalisasi tidak hanya menyasar program pemerintah daerah. Internal DPRD juga ikut terkena dampak evaluasi anggaran. Anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu pos yang mendapat perhatian. Dengan kondisi defisit yang mencapai Rp96,3 miliar, Banggar menilai efisiensi perlu dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali.
“Semua pos anggaran kita evaluasi ketat. Termasuk biaya perjalanan dinas ASN maupun anggota dewan sendiri, akan kita efisiensikan demi menutupi defisit ini,” tambahnya.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berlaku bagi organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menyentuh lembaga legislatif. Langkah itu sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan RAPBD-P 2026 menghadapi tekanan cukup serius.
Di tengah upaya menekan defisit, pemerintah daerah dan DPRD tetap harus menjaga program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Rasionalisasi anggaran idealnya mengutamakan belanja yang kurang mendesak, sementara program pelayanan publik dan pembangunan prioritas tetap mendapat ruang pembiayaan.
Selanjutnya, Banggar perlu memastikan setiap pemangkasan memiliki dasar yang jelas. Dengan begitu, efisiensi tidak sekadar memangkas angka belanja, tetapi benar-benar memperbaiki kualitas postur anggaran.
Pada akhirnya, pembahasan RAPBD-P Kabupaten Kepahiang TA 2026 akan menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dan DPRD. Defisit Rp96,3 miliar kini menuntut keduanya mengambil keputusan yang terukur.
Jika rasionalisasi berjalan efektif, struktur APBD Perubahan diharapkan kembali lebih sehat dan realistis. Namun, di sisi lain, setiap pemangkasan juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kepahiang.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.