Jepretnews.com – Proyek irigasi yang seharusnya menjadi penyelamat pertanian justru berubah menjadi sumber keresahan petani!
Pengerjaan proyek Irigasi Air Durian I di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, kini menuai sorotan tajam setelah warga Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, mengeluhkan penghentian total aliran air yang mengancam tanaman padi mereka.
Ironisnya, warga mengaku pihak pelaksana menutup aliran irigasi secara mendadak tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada petani dan pemerintah desa.
Akibatnya, lahan persawahan mulai mengering, tanah mengalami keretakan, dan tanaman padi yang baru saja ditanam menghadapi ancaman kerusakan serius.
Lebih mengejutkan lagi, warga mempertanyakan transparansi proyek tersebut karena mereka mengaku tidak menemukan papan informasi kegiatan, penanda titik nol, maupun identitas penanggung jawab pekerjaan di lokasi.
Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab jika proyek pembangunan irigasi justru membuat petani kehilangan hasil panen?
Salah seorang petani Desa Pagar Gunung, Arbi, S.IP., mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pekerjaan Irigasi Air Durian I yang menurutnya tidak mempertimbangkan kebutuhan air bagi tanaman padi.
Arbi mengaku baru mengetahui penghentian aliran air setelah pekerja mulai mengeringkan saluran irigasi.
Padahal, para petani baru saja menyelesaikan proses pengolahan lahan dan penanaman bibit padi yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
“Waktu sebelum bajak tidak ada konfirmasi, tidak ada pemberitahuan bakal ada kegiatan pengeringan. Tahu-tahu ujuk-ujuk dikeringkan oleh pekerja. Kerjanya siapa, statusnya apa, papan mereknya tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab atas kekeringan ini tidak jelas,” ungkap Arbi saat ditemui di sawahnya, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan keresahan petani yang merasa tidak memperoleh informasi memadai mengenai jadwal pekerjaan dan lamanya penghentian aliran irigasi.
Bahkan, Arbi menyebut sekitar dua hektare lahan persawahan miliknya kini menghadapi ancaman kerusakan apabila pihak terkait tidak segera mengembalikan pasokan air.
Selain mempersoalkan penghentian aliran air, Arbi juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai pekerjaan Irigasi Air Durian I.
Menurut pengakuannya, warga tidak menemukan papan informasi proyek yang menjelaskan identitas pelaksana, sumber anggaran, maupun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan komunikasi antara pelaksana pekerjaan dengan masyarakat yang terdampak langsung.
Terlebih lagi, proyek irigasi memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan usaha pertanian masyarakat.
Oleh karena itu, warga berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk alasan penghentian total aliran air.
Meski demikian, keberadaan dokumen kontrak, papan informasi, serta identitas resmi pelaksana masih memerlukan konfirmasi kepada instansi yang memiliki kewenangan atas proyek tersebut.
Tidak berhenti pada persoalan irigasi, Arbi juga menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melindungi kepentingan petani.
Ia meminta Dinas Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang turun langsung untuk melihat kondisi persawahan yang mengalami kekeringan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain itu, Arbi turut menyinggung persoalan pendataan kelompok tani yang menurut penilaiannya masih berpotensi menyebabkan program bantuan pertanian tidak tepat sasaran.
Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan mendasar petani, terutama ketersediaan air untuk menjaga produktivitas lahan.
Sebab, bantuan pertanian tidak akan memberikan hasil maksimal apabila petani justru kesulitan memperoleh air untuk mempertahankan tanaman mereka.
Sementara itu, Kepala Desa Pagar Gunung, Ardiansyah, sebelumnya juga mengeluhkan dampak penghentian aliran Irigasi Air Durian I terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut Ardiansyah, sekitar 500 jiwa atau kurang lebih 50 persen penduduk desa merasakan dampak dari persoalan tersebut.
Tidak hanya itu, penghentian aliran air juga berdampak terhadap sekitar 10 hektare lahan persawahan produktif yang kini mengalami kekeringan. Bahkan, pemerintah desa turut menerima keluhan mengenai sumur warga yang ikut mengering.
Kondisi tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran masyarakat karena persoalan air tidak hanya berkaitan dengan pertanian, tetapi juga menyangkut kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, penghentian aliran irigasi juga memengaruhi distribusi air menuju wilayah Desa Pagar Gunung, Pelangkian, dan Kelobak.
Dengan demikian, persoalan ini membutuhkan penanganan cepat agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.
Persoalan semakin memanas setelah pemerintah desa mengungkap adanya kesepakatan dalam mediasi bersama pihak pelaksana pekerjaan.
Dalam mediasi tersebut, pihak-pihak terkait sebelumnya menyepakati agar pelaksana tidak menutup aliran irigasi secara total, kecuali ketika pekerja melakukan pengerjaan pada bagian lantai saluran.
Namun, menurut keterangan pemerintah desa, pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum mengikuti kesepakatan tersebut.
Pasalnya, warga masih mengeluhkan penghentian aliran air menuju sejumlah kawasan persawahan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan hasil mediasi bersama masyarakat.
Apalagi, petani membutuhkan kepastian mengenai waktu pemulihan pasokan air agar mereka dapat menyelamatkan tanaman padi sebelum mengalami kerusakan lebih parah.
Kepala Desa Pagar Gunung, Ardiansyah, menegaskan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat tidak akan tinggal diam apabila pihak terkait terus mengabaikan keluhan petani.
Ia bahkan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum jika persoalan penghentian aliran irigasi dan keterbukaan informasi proyek tidak segera menemukan penyelesaian.
“Jika penutupan sepihak dan pengerjaan proyek tanpa transparansi ini terus dibiarkan, pihak Pemdes bersama warga menegaskan tidak akan segan menempuh jalur hukum,” tegas Kades.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek agar segera memberikan penjelasan dan solusi konkret.
Terlebih lagi, warga menyebut penghentian aliran irigasi telah berlangsung sekitar tiga pekan.
Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, petani mengkhawatirkan kerugian yang semakin besar akibat rusaknya tanaman padi.
Saat ini, warga melaporkan sekitar 10 hektare areal persawahan produktif mengalami kekeringan hingga permukaan tanah mulai retak.
Para petani mengkhawatirkan tanaman padi mereka tidak mampu bertahan apabila aliran air tidak segera kembali normal.
Bahkan, warga memperkirakan ancaman gagal panen akan semakin serius jika kekeringan terus berlangsung hingga satu bulan mendatang.
Meski demikian, instansi teknis masih perlu melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan tanaman, luas lahan terdampak, serta potensi kerugian ekonomi petani.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret dari instansi terkait dan pihak pelaksana untuk memulihkan pasokan air serta memastikan pekerjaan irigasi tidak memperburuk kondisi pertanian.
Sebab, pembangunan irigasi seharusnya menjadi solusi bagi petani, bukan justru menghadirkan persoalan baru yang mengancam sumber penghidupan mereka.
Di tengah ancaman gagal panen tersebut, transparansi pelaksanaan proyek dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi dua hal yang tidak dapat diabaikan.
Pertanyaannya, apakah pihak terkait akan segera mengembalikan aliran air sebelum tanaman padi mengalami kerusakan lebih parah, atau petani harus menanggung risiko kerugian akibat pekerjaan yang mereka persoalkan?
Hingga informasi ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi yang bertanggung jawab atas pekerjaan Irigasi Air Durian I.
Redaksi Jepretnews.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.