Kepahiang, Jepretnews.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepahiang baru saja membuat gebrakan signifikan dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.
Pada Senin, 20 Oktober 2025, Dinsos secara langsung memimpin proses pendataan, validasi, dan pemasangan stiker penanda bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Padang Leka, khususnya di wilayah RW 03/RT 18.
Kegiatan ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi, tetapi juga mengungkap sebuah fenomena baru yang patut diapresiasi, peningkatan kesadaran masyarakat.
Kepala Dinsos Kabupaten Kepahiang, H. Helmi Johan, M. Pd., memimpin langsung kegiatan pemasangan stiker tanda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang mampu ini.
Beliau didampingi oleh Camat Kepahiang, Lurah setempat, Ketua RT, serta jajaran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Mereka bergerak bersama di lapangan, melakukan verifikasi data secara masif dan memastikan stiker tertempel di rumah-rumah penerima yang benar-benar membutuhkan.
Proses pemasangan stiker secara masif ini bertujuan ganda, pertama, sebagai langkah pendataan ulang untuk memverifikasi jumlah penerima bansos terkini; kedua, sebagai bentuk penanda publik yang mendorong akuntabilitas sosial.
Di tengah proses validasi yang ketat, Dinsos Kepahiang menemui sebuah fakta mengejutkan sekaligus membanggakan.
Dari total delapan penerima bansos yang telah disiapkan stiker untuk dipasang di Padang Lekat, empat di antaranya menyatakan diri mundur secara sukarela.
“Dari delapan stiker penerima bantuan sosial yang akan kami pasang, empat penerima menyatakan diri secara sukarela mengundurkan diri,” Ungkap Helmi Johan.
Kemunduran diri secara sukarela dari separuh penerima bansos di satu titik ini menjadi sebuah indikasi positif yang kuat.
Peristiwa ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Kepahiang mulai menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi mengenai hak dan kepatutan sebagai penerima bantuan pemerintah. Mereka memahami pentingnya Bansos benar-benar jatuh ke tangan warga yang secara ekonomi paling rentan.
Helmi Johan menekankan bahwa pendekatan yang mereka gunakan dalam validasi dan pendataan ulang Bansos adalah pendekatan yang persuasif, yaitu dengan mengedepankan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Pendekatan ini terbukti efektif. Hasilnya, Kabupaten Kepahiang kini menunjukkan perubahan baru, bergerak menuju sistem penyaluran bansos yang tidak hanya tepat guna tetapi juga tepat sasaran secara sosial dan ekonomi.
Helmi Johan berharap, kesadaran masyarakat semacam ini akan terus meningkat di masa depan. Hal ini penting untuk menjamin seluruh program bantuan sosial pemerintah dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar menjadi target, sekaligus menciptakan ekosistem bantuan yang berkeadilan dan bertanggung jawab.
Kabupaten Kepahiang kini menorehkan babak baru dalam pengelolaan Bansos, menjadikannya contoh praktik baik bagi daerah lain.
Jangan sampai ketinggalan berita terbaru! Segera ikuti grup Facebook Jepretnews untuk mendapatkan informasi terkini.