Jepretnews.com – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang justru diiringi peringatan keras. Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan berarti kelonggaran disiplin.
Sebaliknya, ia meminta seluruh ASN tetap siaga penuh bahkan memastikan ponsel selalu aktif kapan pun dibutuhkan.
Apel gabungan ASN yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kepahiang, Senin (20/4/2026), langsung berubah menjadi momen penegasan arah kerja birokrasi. Wabup tidak hanya memberi arahan, tetapi juga mengirim sinyal tegas: kinerja ASN kini berada dalam pengawasan serius.
Wabup menyoroti penerapan sistem WFA yang saat ini dijalankan sebagai bagian dari efisiensi energi. Namun, ia dengan tegas meluruskan persepsi yang mulai bergeser di lapangan.
“Sekarang kita telah menerapkan WFA, walaupun begitu bukan berarti bisa libur kerja. Oleh karena itu, saya minta HP selalu stand by agar bisa dihubungi kapan saja jika diperlukan atasan,” tegas Wabup.
Ia menekankan bahwa ASN harus tetap responsif, cepat, dan siap bekerja dalam kondisi apa pun. Dengan demikian, WFA bukan ruang santai, melainkan bentuk baru kedisiplinan yang menuntut kesiapan ekstra.
Selain disiplin kerja, Wabup juga secara terbuka menyinggung persoalan kebersihan yang hingga kini masih menjadi kendala di lingkungan pemerintah daerah. Ia tidak menutup-nutupi kondisi tersebut, tetapi langsung mendorong aksi nyata dari setiap OPD.
“Kita mengakui pemerintah daerah masih terkendala dalam masalah kebersihan. Oleh karena itu, untuk meringankan beban masalah tersebut, OPD aktiflah untuk kebersihan kantor masing-masing. Ajaklah ASN-nya gotong royong seminggu sekali,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh ASN untuk tidak pasif. Sebaliknya, ia mendorong gerakan gotong royong rutin sebagai solusi konkret sekaligus upaya membangun kembali budaya kerja kolektif.
Di sisi lain, Wabup juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang saat ini tengah menjalani audit terinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Situasi ini membuat seluruh OPD harus bekerja lebih teliti dan terstruktur.
“Kita target tahun ini merebut kembali Opini WTP, jadi saya minta kepada OPD agar kooperatif jika ada bahan yang diminta oleh BPK,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa pejabat pengelola keuangan wajib siaga penuh dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Tidak boleh ada keterlambatan, apalagi kelalaian yang bisa berdampak pada hasil audit.
Melalui arahan ini, Wabup memperjelas prioritas pemerintah daerah: memperkuat disiplin ASN, memperbaiki kebersihan lingkungan kerja, serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan penerapan WFA yang tetap diawasi ketat, dorongan kebersihan yang terus digencarkan, serta target ambisius meraih kembali opini WTP, Pemerintah Kabupaten Kepahiang kini memasuki fase pembenahan serius.
ASN pun dituntut tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga benar-benar bekerja aktif, responsif, dan bertanggung jawab penuh.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.