Jepretnews.com – Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk menambah ruang fiskal melalui penarikan penyertaan modal di Bank Bengkulu akhirnya kandas.
Dana senilai Rp9.862.257.114,94 yang semula diproyeksikan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 dipastikan belum bisa direalisasikan.
Keputusan tersebut menjadi tantangan baru bagi Pemkab Kepahiang. Pasalnya, pemerintah daerah kini harus memutar strategi untuk menghadapi tekanan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp98 miliar.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP usai pemerintah daerah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Kepahiang.
Menurut Bupati Zurdi Nata, rencana penarikan penyertaan modal sebenarnya telah disiapkan sebagai salah satu solusi untuk membantu mengurangi tekanan defisit anggaran. Namun, setelah dilakukan kajian, proses tersebut tidak memungkinkan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
“Iya, awalnya kita berencana untuk menarik penyertaan modal pada Bank Bengkulu senilai Rp9,8 miliar, namun itu batal dilakukan. Karena masih memerlukan proses teknis, administratif, dan ketentuan regulasi yang panjang serta kompleks,” jelas Zurdi Nata.
Dengan demikian, pemerintah daerah harus menghapus opsi tersebut dari skema pembiayaan APBD Perubahan 2026. Kondisi ini sekaligus memaksa Pemkab Kepahiang menyusun langkah-langkah baru agar keseimbangan anggaran tetap terjaga.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kepahiang memilih melakukan rasionalisasi anggaran. Pemerintah akan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sebelum menetapkan mana yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan.
Program yang dinilai belum menjadi prioritas berpeluang besar ditunda bahkan dibatalkan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Langkah-langkah lain yang akan kita lakukan untuk menekan defisit tersebut, kita harus mencermati program dan kegiatan yang akan dianggarkan di APBD Perubahan. Mana yang tidak prioritas kita batalkan,” tegas Bupati.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi utama pemerintah setelah peluang memperoleh tambahan pembiayaan dari penarikan penyertaan modal tidak dapat diwujudkan.
Bupati Zurdi Nata menjelaskan, defisit dalam rancangan APBD Perubahan muncul karena kebutuhan belanja daerah serta berbagai usulan program jauh melampaui kemampuan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan yang tersedia.
Awalnya, dana penyertaan modal di Bank Bengkulu diharapkan mampu menjadi penopang untuk menutup sebagian kekurangan anggaran. Namun, karena proses pencairannya membutuhkan tahapan teknis dan regulasi yang panjang, pemerintah akhirnya harus mencari jalan lain.
“Celah atau alternatif lain untuk pembiayaan menutup kekurangan anggaran ini tidak ada, sehingga kita harus mencermati program dan kegiatan prioritas saja,” ujar Zurdi Nata.
Situasi ini diperkirakan akan membuat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Kabupaten Kepahiang berlangsung lebih dinamis.
Pemerintah daerah dituntut menyusun skala prioritas secara cermat agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan publik maupun program pembangunan yang benar-benar mendesak.
Di sisi lain, rasionalisasi anggaran menjadi pilihan yang sulit dihindari. Seluruh perangkat daerah diperkirakan harus menyesuaikan usulan program dengan kemampuan keuangan daerah.
Dengan begitu, APBD Perubahan 2026 diharapkan tetap mampu menjaga pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempertahankan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kepahiang meski berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.