Jepretnews.com – Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, sedang mengalami krisis ekonomi yang parah akibat tidak adanya transportasi laut sejak Maret 2025. Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, menyebabkan terganggunya layanan kapal laut ke Pulau Enggano, sehingga warga pulau terisolasi tanpa akses angkutan laut yang memadai.
Akibatnya, harga jual hasil bumi seperti pisang, kakao, pinang, dan lainnya anjlok drastis. Petani pun memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh. “Untuk apa panen, bayangkan saja harga pisang kini satu tandan cuma dihargai Rp 20.000. Sementara, biaya angkut dan biaya tebang sudah Rp 15.000. Jadi buat apa dipanen, kalau rugi juga,” kata Milson Kaitora, pimpinan kepala suku di Enggano lewat rilis yang dikirim Aliansi Masayarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (19/6/2025). Dilansir dari Kompas.com.
Situasi ini menyebabkan krisis uang melanda warga Enggano. Omzet warung-warung besar menurun drastis, dan warga terpaksa menunggak pembayaran PDAM dan token listrik. “Di warung besar, biasanya omzetnya sampai Rp 10 juta, kini cuma setengah saja. Karena tidak ada yang belanja. Yang ada utang yang menumpuk di warung,” kata Yudi, warga Meok.
“Jadi kalau yang tak punya relasi tauke, terpaksa pisangnya dibiarkan busuk di pohon,” kata Milson. Di Pulau Enggano, hasil pertanian memang menjadi andalan pendapatan dari seluruh warga.
Mulai dari pisang, kakao, pinang, daun pisang, jantung pisang, dan lainnya. Termasuk ikan-ikan jenis tertentu yang menjadi komoditas ekspor. Namun, sejak tidak ada kapal yang membawa hasil bumi dan laut ini keluar pulau, krisis uang melanda warga Enggano. “Di warung besar, biasanya omzetnya sampai Rp 10 juta, kini cuma setengah saja. Karena tidak ada yang belanja. Yang ada utang yang menumpuk di warung,” kata Yudi, warga Meok.
“Token, PDAM kan langsung dibayar atau tak bisa diutang. Jadi kami terpaksa isi setengah dulu tokennya. Yang penting hidup aja lampu,” kata Susi, warga Malakoni.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyesalkan sikap tidak pedulinya pemerintah daerah di Bengkulu akan situasi krisis yang kini melanda Pulau Enggano. “Enggano sedang tidak baik-baik saja! Mana tanggung jawab pemerintah soal nasib mereka? Tidak ada sama sekali,” katanya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai dan memulihkan layanan kapal laut ke Pulau Enggano. Dengan demikian, warga Enggano dapat kembali melakukan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, warga Enggano terpaksa menekan biaya harian rumah tangga untuk bertahan hidup. Mereka berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan membantu mereka keluar dari krisis ekonomi yang sedang melanda.
(Foto Kompas.com)