Jepretnews.com – Baru empat bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H langsung tancap gas. Ia menggerakkan program “Jaga Desa” sebagai tameng utama menjaga tata kelola dana desa agar tetap akuntabel dan transparan.
Namun, di balik langkah cepat itu, tim Kejaksaan justru menemukan sesuatu yang membuat publik mengernyit.
Harga Emas ANTAM Tiba-Tiba “Geser”! Selisih Buyback Bikin Kaget, Investor Harus Waspada Hari Ini!
Tanpa banyak sorotan, tim Kejaksaan Negeri Kepahiang bergerak diam-diam pada Kamis, 23 April 2026. Mereka turun langsung ke sejumlah desa di Kecamatan Seberang Musi. Hasilnya? Temuan di lapangan memunculkan tanda tanya besar.
Alih-alih menemukan variasi program sesuai kebutuhan desa, tim justru mendapati pola kegiatan yang nyaris seragam di berbagai desa. Situasi ini langsung memicu perhatian serius dari Kajari.
333 BPD Resmi Dikukuhkan! Bupati Kepahiang ‘Sentil’ Soal Waktu: Banyak Rugi Karena Hal Ini!
Ia pun mempertanyakan dasar penyusunan program tersebut. Apakah benar berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), atau justru ada skenario lain di baliknya?
Bagus tidak menutup temuannya. Ia secara terbuka menyampaikan indikasi penyimpangan arah penggunaan dana desa.
“Kami menemukan hal-hal yang semestinya untuk fasilitas umum, tapi kembali lagi jatuhnya ke kepentingan pribadi atau setiap kelompok. Di sinilah nantinya kami akan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap bagaimana dana desa ini dikelola dengan baik,” tegas Bagus kepada awak media, Selasa, 5 Mei 2026.
Pernyataan itu langsung menjadi sinyal keras. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya mengawasi, tetapi juga siap mengawal setiap rupiah dana desa agar tepat sasaran.
Tak berhenti di situ, Bagus kembali melontarkan pernyataan yang mempertegas kecurigaannya.
“Apakah sudah sesuai dengan usulan Musrenbangdes, atau justru implementasinya jauh berbeda karena ada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Kalimat itu menjadi titik krusial. Ia secara implisit membuka kemungkinan adanya pihak-pihak yang bermain di balik layar. Dugaan ini pun memicu spekulasi luas di tengah masyarakat.
Fenomena program seragam di berbagai desa kini menjadi sorotan tajam. Publik mulai bertanya, siapa aktor di balik pola ini? Apakah ini benar aspirasi masyarakat, atau justru program instan yang muncul tanpa proses partisipatif?
Transparansi kini menjadi tuntutan utama. Apalagi, dana desa seharusnya menjadi instrumen pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan alat kepentingan kelompok tertentu.
Di sisi lain, langkah cepat Kejaksaan Negeri Kepahiang melalui “gerakan senyap” justru memperkuat harapan publik. Banyak yang menanti, apakah pengusutan ini akan benar-benar membuka seluruh fakta yang selama ini tersembunyi.
Satu hal yang pasti, isu ini belum selesai. Kotak “pandora” dana desa di Kepahiang perlahan mulai terbuka dan publik kini menunggu, siapa yang akan terseret berikutnya.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.