Jepretnews.com – Polemik yang sempat menyita perhatian publik terkait tidak adanya perwakilan Kabupaten Kepahiang dalam daftar Calon Paskibraka Provinsi Bengkulu 2026 akhirnya berakhir.
Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menerbitkan surat penambahan peserta setelah melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi yang dinilai belum memenuhi prinsip keberagaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Keputusan tersebut langsung mendapat apresiasi dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP., M.M. Menurutnya, langkah Panitia Seleksi Paskibraka Provinsi Bengkulu bersama Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat akhirnya didengar dan ditindaklanjuti sesuai regulasi.
Edwar menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar mengakomodir kepentingan Kabupaten Kepahiang, melainkan bentuk pelaksanaan aturan yang mengedepankan keberagaman seluruh daerah di Provinsi Bengkulu.
“Yang jelas, kami mengapresiasi Panitia Seleksi Paskibraka Provinsi Bengkulu dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu karena telah mendengar aspirasi yang kami sampaikan. Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 3 Tahun 2022, khususnya Pasal 25 yang mengamanatkan prinsip keberagaman,” tutur Edwar Samsi kepada Jepretnews.com, Jumat (24/7/2026).
Ia juga berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi agar proses seleksi ke depan berjalan lebih baik dan tidak lagi memunculkan polemik serupa.
“Dengan terakomodirnya seluruh 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, maka prinsip keberagaman tersebut dapat terwujud. Sikap kami bukan semata-mata karena Kabupaten Kepahiang yang sebelumnya belum memiliki wakil. Seandainya kondisi yang sama dialami kabupaten lain, kami juga akan menyuarakan hal yang sama. Ke depan, semoga ini menjadi pelajaran bagi panitia agar persoalan serupa tidak kembali terulang,” ujarnya.
Kejelasan itu tertuang dalam Surat Nomor 003.1/1025/Kesbangpol/2026 tertanggal 22 Juli 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
Surat tersebut menjadi jawaban resmi atas berbagai kritik dan pertanyaan masyarakat setelah hasil seleksi awal tidak mencantumkan satu pun peserta asal Kabupaten Kepahiang yang lolos ke tingkat provinsi.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa hasil seleksi melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka belum memenuhi prinsip keberagaman sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022.
Disebutkan dalam surat tersebut:
“Berdasarkan hasil seleksi calon Paskibraka Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang dilaksanakan menggunakan Aplikasi Transparansi Paskibraka, belum ada Calon Paskibraka dari Kabupaten Kepahiang, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan penambahan Calon Paskibraka kepada Kepala Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.”
Usulan tersebut kemudian memperoleh persetujuan melalui Surat Nomor 248/PE.00.04/07/2026/D4.03 tanggal 8 Juli 2026, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menetapkan penambahan satu peserta dari Kabupaten Kepahiang.
Berdasarkan keputusan tersebut, Melani Debsiana Putri, siswi SMAN 6 Kepahiang, resmi ditetapkan sebagai tambahan Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2026.
Dalam surat resmi itu ditegaskan:
“Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2026 ditambahkan 1 (satu) orang peringkat tertinggi dari Kabupaten Kepahiang atas nama Melani Debsiana Putri pelajar SMAN 6 Kepahiang sebagaimana terlampir.”
Nama Melani kini tercantum dalam daftar hasil seleksi terbaru pada urutan ke-15 kategori putri dengan status Lulus Tingkat Provinsi.
Sebelumnya, Kabupaten Kepahiang menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang tidak memiliki wakil dalam hasil seleksi awal. Kondisi tersebut memicu perhatian luas dari masyarakat serta mendorong Pemerintah Kabupaten Kepahiang meminta penjelasan kepada pihak terkait.
Kini, dengan diterbitkannya surat resmi tersebut, Kepahiang dipastikan memiliki perwakilan pada Paskibraka Provinsi Bengkulu 2026. Keputusan ini tidak hanya mengakhiri polemik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses evaluasi dapat dilakukan ketika pelaksanaan seleksi dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan menjadi acuan bagi penyelenggara seleksi pada tahun-tahun mendatang agar prinsip keberagaman, transparansi, dan pemerataan keterwakilan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dapat terus terjaga.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.