Jepretnews.com – Fakta mengejutkan kembali mencuat dari Kabupaten Kepahiang. Di tengah pusat kota, seorang warga yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem justru luput dari pendataan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai akurasi pendataan warga miskin dan mekanisme pembaruan data di tingkat desa hingga pusat.
Warga tersebut adalah Fridila Sandi, yang berdomisili di Kelurahan Pensiunan, RT 11 RW 03, Jalan Mandi Angin. Ia diketahui tinggal bersama anaknya di sebuah rumah berukuran sekitar 3,5 meter x 2 meter yang kondisinya dinilai tidak layak huni.
Ironisnya, meski hidup dalam keterbatasan, Fridila tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hasil pengecekan petugas sosial menunjukkan bahwa Fridila hanya terdaftar sebagai penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sementara berbagai program bantuan sosial lainnya belum pernah diterimanya.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang. Pasalnya, keberadaan warga miskin ekstrem di kawasan pusat kota yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, H. Helmi Johan, M.Pd, pada Rabu (5/8/2026), menegaskan bahwa terwujudnya satu data kemiskinan yang akurat hanya bisa dicapai apabila seluruh proses pendataan dilakukan secara benar dan berjenjang.
Menurutnya, validitas data sangat bergantung pada proses pelaporan, pendaftaran hingga pembaruan data yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Sosial.
“Untuk itu, kita minta seluruh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang harus berkomitmen terhadap data yang diinput. Benar-benar memastikan ke lapangan, mana warga yang layak menerima Bansos, seperti Fradila ini sangat layak menerima bantuan,” jelas Helmi.
Helmi menegaskan bahwa operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Ia mengingatkan agar proses pendataan tidak dipengaruhi unsur di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, operator diminta berpegang pada kriteria resmi penerima bantuan sehingga penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.
“Petugas operator SIKS-NG harus selalu memperbaharui jika ada perubahan data, masalah penerima bantuan ini timbul karena petugas operator tidak proaktif melakukan update data,” ujar Helmi.
Kasus yang dialami Fridila menjadi pengingat bahwa pembaruan data kemiskinan harus dilakukan secara berkala dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Ketika perubahan kondisi sosial ekonomi warga tidak segera diinput ke dalam sistem, masyarakat yang berhak menerima bantuan berpotensi tidak memperoleh haknya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah desa, kelurahan, operator SIKS-NG, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menghadirkan data yang akurat.
Dengan data yang valid dan terus diperbarui, program bantuan sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos di Kabupaten Kepahiang.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.