Jepretnews.com – Video aksi gotong royong warga Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, yang secara swadaya menambal ruas jalan provinsi sepanjang sekitar 7 kilometer dari Bogor Baru hingga Desa Tangsi Duren terus menjadi perhatian publik.
Di tengah viralnya aksi tersebut, pernyataan tajam Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, S.IP., M.M. dalam rapat resmi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu ikut menyita perhatian.
Ucapan Edwar yang disampaikan saat rapat pembahasan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 langsung memantik perhatian karena dinilai menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Bukan lagi pemerintah yang bantu rakyat, tetapi rakyat yang bantu gubernur sekarang,” tegas Edwar Samsi. Selasa 28 Juli 2026.
Pernyataan tersebut muncul ketika DPRD Provinsi Bengkulu membahas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Edwar Samsi menyoroti fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Kabawetan. Saat kondisi jalan provinsi mengalami kerusakan, masyarakat tidak memilih menunggu.
Sebaliknya, warga bergotong royong mengumpulkan dana dan membeli material untuk menambal jalan agar tetap bisa dilalui kendaraan.
Aksi swadaya tersebut dilakukan karena ruas jalan itu menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat. Jalan tersebut digunakan setiap hari untuk mengangkut hasil pertanian, menunjang kegiatan ekonomi, menghubungkan antardesa, hingga mempermudah akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Langkah warga itu kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak masyarakat memberikan apresiasi terhadap semangat gotong royong tersebut.
Namun, tidak sedikit pula yang menilai aksi itu menjadi pengingat bahwa jalan tersebut merupakan aset pemerintah provinsi yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab negara.
Dalam rapat bersama Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Edwar menegaskan bahwa kepedulian masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa semangat gotong royong tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak.
“Bukan lagi pemerintah yang bantu rakyat, tetapi rakyat yang bantu gubernur sekarang,” ujar Edwar Samsi mengulang penekanannya dalam rapat tersebut.
Menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara konsisten melalui anggaran yang telah disusun dalam APBD.
Persoalan jalan rusak menjadi salah satu pembahasan penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
DPRD meminta Dinas PUPR Provinsi Bengkulu mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar seluruh program infrastruktur dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan sehingga kondisi jalan provinsi di berbagai wilayah dapat segera ditangani.
Harapannya, masyarakat tidak lagi harus mengandalkan swadaya untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Viralnya aksi gotong royong warga Kabawetan kini bukan hanya menjadi kisah tentang kepedulian sosial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ikuti terus Jepretnews.com untuk update berita viral, tajam, dan terpercaya, berimbang berbasis fakta. Ikuti kanal resmi Jepretnews Official untuk pembaruan informasi terkini.